PORTAL MAJALENGKA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan karakter tindak pidana korupsi bukan kejahatan orang-orang yang tidak berpendidikan.
Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya menunjukkan pelaku korupsi adalah orang berpendidikan, 64 persen diantaranya merupakan alumni perguruan tinggi (PT).
“Dari 64 persen yang tertinggi adalah S2, kemudian S1 baru S3,” kata Ghufron saat menjadi narasumber “Virtual Studium Generale dan Peluncuran Kuliah Online Pendidikan Antikorupsi” yang disiarkan akun Youtube KPK, Kamis 1 Oktober 2020.
Baca Juga: Febri Diansyah ungkap Alasan Pengunduran Dirinya dari Kepala Biro Humas KPK, Warganet Banjiri Twitt
Menurutnya yang seharusnya makin tinggi pendidikan seseorang maka kian berkarakter, namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Ternyata perilaku koruptif itu seiring, linier, sarjananya kian tinggi masternya kian tinggi ternyata perilaku koruptifnya juga semakin tinggi,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Ghufron juga mengungkapkan jumlah pelaku korupsi yang ditangani KPK dari 2004 hingga 2019.
Baca Juga: Novel Baswedan Sayangkan Mundurnya Febri Diansyah dari KPK
Dari swasta masih tertinggi karena bagaimanapun pihak yang berkepentingan menyuap itu pasti dari swasta.
“Anggota DPR dan DPRD kemudian Eselon I, II, dan III, wali kota dan bupati beserta wakil sudah 119, kepala lembaga atau kementerian sudah 28 kemudian hakim ada 22, gubernur 21,” tuturnya.
Baca Juga: Korupsi PDSMU, Kejari Majalengka: Kemungkinan Ada Tersangka Susulan
Kerugian negara yang sudah teridentifikasi akibat korupsi sejak 2004 sampai saat ini mencapai sekitar Rp168 triliun.
Dia menjelaskan dengan uang Rp168 triliun itu dapat membangun 195 gedung sekolah dasar (SD) dengan fasilitas yang lumayan lengkap.
“Bisa infrastruktur jalan mencapai 21.313 kilometer, memodali 33,6 juta kepala keluarga, membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil,” kata Ghufron. ***