PORTAL MAJALENGKA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini terjadi pertumbuhan ekspor di Jawa Barat di tengah kondisi ekonomi yang terimbas pandemic sekarang ini.
Hal tersebut jadi angin segar bagi perekonomian di Jabar.
“Berita baik yang mohon dikutip oleh media adalah terjadi pertumbuhan ekspor. Jadi pintu ekspor ini sekarang sudah bergerak lagi agak cepat sehingga orang-orang Jawa Barat bisa jualan,” kata Ridwan dalam jumpa pers di Gedung Sate, Senin 28 September 2020.
Baca Juga: Mau Tahu Pilkada yang Banyak Disorot Media? Ini Datanya
Menurut dia, itu kenaikannya adalah 14,6% di bulan Agustus dibandingkan di bulan Juli.
“Jadi di perbulannya naik pelan-pelan nanti kita lihat yang September walaupun harusnya ada di kisaran 40%,” ucap dia.
Kemudian, lanjut dia, Jawa Barat penyumbang ekspor terbesar, sebesar 16,28% setelah itu Jawa Timur dan Kalimantan Timur.
Baca Juga: Pengamat: Ahok Tak Cocok Jadi Pejabat Publik
“Jadi berita baiknya dari sisi ukuran ekonomi jualan kita ekspor kita lagi kenceng-kenceng yang menandakan ekonomi bergerak lagi. Tapi yang UMKM dan belanja di level daerah itu masih kurang maksimal,” tutur dia.
Ridwan mengatakan, sekarang dari sisi ekonomi bahwa rem dan gas ekonomi kesehatan ini selalu dinamis. Kadang-kadang 50% kesehatan 50% ekonomi, kadang 70% kesehatan seperti sekarang dan 30% ekonomi.
“Tapi tidak pernah 100 berbanding nol kira-kira begitu. Contoh ditetapkan PSBB di Jakarta berarti di rem ekonominya itu okupansi turun yang weekend dulu 60 persen sekarang hanya 30%. Jadi itulah fluktuatif dari sisi buka tutup kebijakan, tapi pergerakan manusia itu relatif sudah hampir sama seperti awal pandemic,” ujar dia.
Baca Juga: Beredar Kabar Ijazah Jokowi Palsu, Ini Faktanya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar yang juga Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, untuk cetak biru pemulihan ekonomi sudah diserahkan pada Gubernur dari Satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat.
Berikutnya pihaknya akan melakukan sosialisasi baik pada tingkat provinsi maupun kota kabupaten karena disana ada beberapa saran atau kebijakan yang harus diambil pemerintah.
“Misalnya tadi relaksasi berakhir di November 2020. Tapi saat ini justru kita slow down nya sampai akhir Desember, kan yang kayak gini gini itu masuk masuk dalam blue print pemulihan ekonomi,” ujar dia.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Aturan Upah Minimum Sektoral
Untuk penganggarannya, lanjut dia, hal itu bermacam-macam. Jika berbicara kebijakan, tidak selalu berkorelasi dengan anggaran yang harus disiapkan.
“Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan gubernur bupati Wali Kota itu enggak perlu pakai anggaran. Nah ini yang kita sedang memilah itu semua kita sedang sosialisasikan dengan kota Kabupaten. Tentunya ada juga hubungannya dengan pusat karena kan ini relaksasi. Kan ada relaksasi perbankan kan itu dari pusat. Nah ini gunanya Satgas pemulihan ekonomi kita mendorong ke pusat bukan hanya berhenti di kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kota Kabupaten,” ucap dia.***(Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)