PORTAL MAJALENGKA - Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono mengatakan, Polri akan terus melakukan berbagai upaya dalam ikut serta menangani Covid-19.Upaya itu dilakukan langkah pencegahan dan Penegakan hukum.
Dalam melakukan langkah ini, Polri berkoordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan seluuh instansi terkait dan juga komponen masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakapolri saat menjadi narasumber pada kegiatan webinar nasional
bertemakan "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia,"
Sabtu 12 September 2020 malam.
Baca Juga: Keputusan PSBB Total DKI, Membuat Bupati Bogor Kerepotan
Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) dan dihadiri
700-an partisipan.
Selain Komjen,hadir sebagai narasumber Menko Polhukam Mahfud MD, Direktur Eksekutif
Indobarometer Muhammad Qodari dan ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri.
Webinar dimoderatori oleh Maruarar Sirait. Di Kabupaten Majalengka sendiri pesertanya terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka H Eman Suherman, Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso, unsur pers, tokoh masyarakat, media massa.
Baca Juga: Kekeringan Sudah Melanda Beberapa Wilayah di Jawa Barat
Bahkan pada kesempatan itu Sekda Majalengka mengajukan pertanyaan ke Wakapolri.
Terkait Peran Babinkantibmas yang berada di setiap desa, apakah perannya akan dimaksimalkan dalam upaya mendisiplinan warga di tengah Pandemi Covid-19.
Masih dikatakan Wakapolri, selain pencegahan, sambungnya, Polisi juga melakukan
langkah penegakkan displin.
Baca Juga: Event Fun Bike Sukawana Dream Village Sukses Digelar Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
Pertama membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait dengan pencegahan. Sebab kalau tanpa kesadaran, disiplin akan dilakukan kalau ada aparat saja.
"Kita membangun kesadaran dengan displin berbasis komunitas sebab pada setiap
komunitas itu ada pimpinan formal maupun informal. Mereka melakukan cara sosialisasi
dengan humanis. Selain itu juga membangun kesadaran kolektif di dalam perkantoran,"
ungkap Gatot.
Wakapolri menjelaskan bahwa Polri juga melakukan sosialiasi melalui door to door
maupun melalui udara.
Untuk kegiatan door to door mengerahkan kekuatan polisi yang
berjumlah 420 ribu dan juga melibatkan Babinkamtibnas yang berjumlah 43 ribu lebih.
Baca Juga: Dianggap Gagal Tangani Covid-19, Massa Tuntut Netanyahu Mundur
"Polisi juga terus melakukan sosialisasi terus menerus untuk memakasi masker, mencuci
tangan dan menjaga jarak secara door tod door. Secara udara kita membuat video-video
pendek dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh kepada grassroot," kata dia.
Menteri Koordiantor Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut berbicara
terkait dengan langkah penegakan displin bagi masyarakat yang akan dilakukan Polri.
Ia pun ikut meluruskan dan membela Polri soal rencana yang disalahpahami sebagaian
orang terkait dengan pelibatan "preman" dalam penegakaan displin.
Baca Juga: PSBB DKI Kebijakan Rem dan Gas
"Preman itu bukan penjahat. Preman itu bahasa Belandanya, Vrijemen, orang yang bukan
pejabat pemerintah.
Tapi itu komentar di media sosial dikatakan pantas polisi kayak preman. Padahal bahasa Belanda itu orang yang tidak bekerja di kantor pemerintah.
Lalu sekarang diartikan penjahat, yang suka meras. Padahal preman itu Vrijemen, yang gak
punya baju dinas," kata Mahfud.
Baca Juga: PSBB DKI Kebijakan Rem dan Gas
Saat ini Covid-19 telah menyebar ke semua 34 provinsi dan 490 dari 514 kabupaten/kota
di Indonesia.
Selain itu, kasus baru harian dan jumlah kematian harian masih mengalami peningkatan.
Tambahan kasus baru setiap hari selalu lebih banyak dari jumlah pasien yang dinyatakan sembuh.
Baca Juga: Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Ditangkap
"Akibatnya, kasus aktif (active cases) terus naik dan jauh lebih banyak ketimbang yang
sudah sembuh. Jadi sadarilah bahwa situasinya sedang semakin tegang. Belum menunjukkan pelemahan. Kalau kita lihat kasus aktif, ini yang saya ngeri," ujarnya.
"Karena kasus aktif ini pasien yang belum sembuh yang masih dirawat, sementara yang dirawat masih meningkat," kata ekonom Universitas Indoesia (UI), Faisal Basri.
Moderator Maruarar pada kegiatan ini pesertanya sangat beragam baik dari sisi suku,
agama, etnis dan latarbelakang profesi.
Baca Juga: Mahfud : PSBB DKI Masalah Tata Kata, Bukan Tata Negara
Saat ini yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas perbedaan apapun.
Ia pun mengatakan bahwa setiap keputusan negara dan pemerintah disampaikan dengan baik dan terbuka.
Baca Juga: Zoom Tambah Fitur 2FA, Identifikasi Pengguna Daring
"Tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun Indonesia ini sangat demokratis. Pak
Jokowi sangat demokratis. Demo di Istana juga biasa. Pandangan dari yang obyektif dan
subyektif, didengarkan sebagai masukan. Selama tak melanggar UU. Indonesia adalah
negara demokratis, sekaligus negara hukum," jelas Ara.***