PORTAL MAJALENGKA – Kepala Kantor Wilayah (Kenkanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) melantik 4 pejabat Keimigrasian baru pada, 13 November 2021.
Pelantikan 4 pejabat keimigrasian dilaksanakan di aula Kenkawil setempat.
Adapun yang dilantik adalah, Edisong sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Sulsel, serta Nur Arifandi Azis sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar.
Baca Juga: Pertamina Ungkap Kebakaran Tangki Minyak Produk Pertalite, Pasokan Masyarakat Aman
Selanjutnya Yusuf sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar, dan Eva Nurdin sebagai Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pare Pare.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut, kenkanwil Kemenkumham melantik pejabat fungsional yaitu, Irma Wahyuni (Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya) dan Nurlindah (Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda).
Kedua pejabat fungsional Irma Wahyuni dan Nurlindah bertugas di Kenkanwil Kemenkumham Sulsel.
Baca Juga: Ini Alasan Anji Menghapus Semua Foto Lama di Akun Instagramnya
Pejabat fungsional lainnya juga ikut dilantik pada, Kantor Imigrasi Makassar yaitu Mustakim Tenreng sebagai Analis Keimigrasian Muda, Muslim Hendra Kusuma sebagai Analis Keimigraasian Pertama, dan Rini Puspita sebagai Pemerika Keimigrasian Penyelia, dan Sira Te’dang Patanderan sebagai Psikolog klinis muda Pada Lapas Makassar.
Harun Sulianto selaku Kenkanwil Kemenkumham menyampaikan keimigrasian itu mengamban fungsi mengenai, penegak hukum, keamanan negara, pelayanan kepada masyarakat, serta penyedia pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu Kenkanwil Harun Sulianto meminta agar segera beradaptasi bagi yang baru dilantik, serta berkordinasi dengan intansi yang terkait.
Baca Juga: Yosef Ceritakan Kronologi Kegiatan Sebelum dan Sesudah Pembunuh Subang
Supaya dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sulsel.
Harun juga meminta kepada kepala psikologi klinis muda, Sira Te'dang supaya seluruh wargaminaan masyarakat sehat mental, dan tidak mengalami tekanan psikologi.
Kepada kepala peraturan perundangan undangan juga berpesan agar profesional dalam mengharmonisasi produk hukum, sehingga hasil dari peraturan berkualitas. ***