Network
PORTAL MAJALENGKA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kecamatan Jatitujuh menyatakan, aksi Wakil Bupati Majalengka yang sekarang sudah purna tugas, Tarsono D Mardiana yang mengarahkan masyarakat untuk memilih beberapa caleg dari PDIP melanggar Undang-Undang Pemilu.
Ketua Panwaslu Kecamatan Jatitujuh, Fajar Senjaya mengatakan, Tarsono D Mardiana yang menyampaikan ajakan itu melanggar Pasal 283 UU Pemilu. Pasal tersebut melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye.
"Jadi, memang Pasal 283 terpenuhi, tetapi memang tidak ada sanksinya. Karena itu, kita teruskan ke Kemendagri untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan," kata Fajar kepada wartawan di Jatitujuh, Selasa 19 Desember 2023.
Baca Juga: Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Dukung Pelajar Berkebutuhan Khusus Indonesia
Pada saat kejadian, Tarsono D Mardiana masih menjabat sebagai Wakil Bupati Majalengka yang mengajak masyarakat memilih beberapa caleg dari partai moncong putih itu Ketika acara Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh pada November lalu.
Setelah dilakukan proses klarifikasi dan kajian dengan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan, Panwaslu kecamatan atas saran dan masukan dari Bawaslu Majalengka memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar.
Sementara itu, Akademisi di Majalengka, Haris Azis Susilo menilai, tindakan kepala daerah (baik bupati maupun wakil bupati) yang mengarahkan dan mengajak memilih caleg dari PDIP tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Sebab, ada unsur keberpihakan yang dilakukan sebelum masa kampanye dimulai.
Baca Juga: Ke Balikpapan Ada Dua Kali, Intip Jadwal Penerbangan di BIJB Kertajati, Selasa 19 Desember 2023
Selain itu, kata dia, para kepala daerah itu mengajak masyarakat memilih PDIP, partai yang sudah resmi menjadi peserta Pemilu 2024. Tindakan para kepala daerah itu melanggar sejumlah pasal dalam UU Pemilu. “Itu jelas melanggar,” ujarnya.
Imbau Netralitas Kepala Desa, BPD dan ASN
Selain penyampaian itu, Panwaslu Kecamatan Jatitujuh juga melakukan sosialisasi dan imbauan netralitas bagi Kepala Desa, perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Kecamatan Jatitujuh Fajar Senjaya dalam kegiatan rilis media dengan mengundang seluruh kepala Desa se kecamatan Jatitujuh, Rabu 19 Desember 2023.
“Kita ingin memanfaatkan momentum silaturahmi ini dengan mengundang kepala desa yang harapannya ketika kepala desa menggelar musdes maupun kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang sehingga ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi,” kata Fajar.
Untuk sosialisasi netralitas ASN dan Kepala Desa, Fajar mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada lembaga pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan Jatitujuh.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas Panwaslu Kecamatan Jatitujuh, Muhammad Sirojuddin mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu Panwaslu Kecamatan Jatitujuh juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat imbauan di beberapa instansi.
Sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa, aparat desa, serta anggota BPD tidak boleh terlibat politik praktis selama berlangsungnya tahapan pemilu serentak 2024.
Dia berharap dengan masifnya sosialisasi dan penyampaian surat imbauan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Jatitujuh bisa mencegah paling tidak meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa.
"Selain sosialisasi secara langsung dan penyampaian surat imbauan, Panwaslu Kecamatan Jatitujuh juga memasang brosur/pamflet di kantor desa, instansi pemerintah dan tempat strategis lainnya," ujar Sirojuddin.***
