Network
Dis menegaskan, impian pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara maju, harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan. Sehingga setiap kebijakan untuk mewujudkannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
"Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan,’’ pungkasnya.
Pernyataan itu disampaikan Ibas, panggilan akrabnya, menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.***
