Network
PORTAL MAJALENGKA - Palestina akan menggelar pemilihan presiden dan anggota parlemen untuk pertama kalinya setelah absen selama 15 tahun.
Kabar mengenai pemilihan Presiden tersebut diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat 15 Januari 2021. Langkah itu ditempuh demi memulihkan perpecahan antarkelompok di Palestina.
Beberapa pihak meyakini pemilihan presiden jadi salah satu respons pemerintah menjawab kritik atas keabsahan institusi politik di Palestina, termasuk kepemimpinan Abbas sebagai presiden.
Baca Juga: Trump Kalah, Rakyat Palestina Senang
Rencana menggelar pemilu diumumkan Palestina beberapa hari sebelum pelantikan presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Palestina berharap Biden dapat memulihkan hubungan AS-Palestina yang terpuruk akibat beberapa kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.
Otoritas Palestina (PA), lembaga yang memiliki otonomi terbatas di Tepi Barat, mengumumkan pihaknya akan menggelar pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden 31 Juli 2021.
Baca Juga: Alami 74.350 Kasus Covid-19, Israel Akan Sediakan Vaksin Untuk Palestina
Pemilu nantinya akan digelar di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan daerah yang diduduki paksa oleh Israel setelah perang 1967.
“Presiden menginstruksikan komite pemilihan umum dan seluruh lembaga untuk menggelar pemilihan umum yang demokratis di seluruh kota di tanah air,” demikian isi pengumuman dari PA atau kantor kepresidenan.
Beberapa faksi di Palestina kembali memulihkan hubungan dan berusaha menunjukkan Palestina yang bersatu setelah Israel membentuk hubungan diplomatik dengan empat negara Arab.
Baca Juga: Jokowi : Indonesia Bridge Builder, Dukung Palestina Merdeka
Hamas, faksi garis keras Islam yang menjadi rival Abbas di dalam negeri menyambut baik pengumuman tersebut.
“Kami telah berusaha menghadapi seluruh tantangan selama beberapa bulan terakhir sehingga kita dapat tiba di hari ini (menggelar pemilu, red),” kata Hamas melalui pernyataan tertulisnya.
Hamas mendorong pemerintah menggelar pemilu adil sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya tanpa hambatan atau tekanan.
Sementara itu, seorang pengamat wilayah Gaza, Hani Habib mengatakan Palestina ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah AS yang baru bahwa mereka siap bekerja sama.
Baca Juga: Raja Salman Ingin Solusi yang Adil untuk Palestina
Namun, seorang pengamat senior Tepi Barat, Hani Al-Masri ragu bahwa pemilu akan benar-benar berlangsung.
Al-Masri mengatakan pemilu sulit digelar karena masih ada perpecahan antara Fatah dan Hamas. Tidak hanya itu, AS, Uni Eropa, dan Israel menentang pemerintahan di Palestina dan keterlibatan Hamas yang dicap sebagai grup teroris.
“Apakah (pemilu, red) itu akan mengakhiri atau meneruskan perpecahan, dan apakah hasilnya nanti akan diterima oleh warga Palestina, Israel, dan AS?” Masri mengajukan pertanyaan itu lewat unggahan di akun media sosialnya. ***
