Network
Dia mengatakan pemerintah tidak hanya sekadar memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mengurangi dampak Covid-19, namun juga memastikan kualitas dan targetnya.
“Jika pengeluaran dapat dieksekusi hampir 99 persen atau 100 persen dan mereka tepat sasaran, itu bagus. Kalau belanja 99 persen tapi kualitas diragukan itu alarm,” katanya.
Sri Mulyani mencontohkan, jajarannya yaitu Kementerian Keuangan selalu memantau perkembangan anggaran setiap minggu.
“Saya meminta semua tim saya untuk benar-benar suka bekerja like a crazy,” ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Kondisi Darurat, Indonesia Pinjam ke ADB Rp7,5 T
Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan penyerapan anggaran juga sangat bergantung pada kapasitas, kepemimpinan, dan kemampuan pemerintah daerah (pemda).
“Sepertiga dari pengeluaran sebenarnya bergantung pada pemda dan kapasitas, kepemimpinan, kemampuan untuk menyampaikan berbeda dari provinsi, ke kabupaten dan kemudian kota,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Revisi Pertumbuhan Ekonomi, Prediksi Minus 1,7% sampai Minus 0,6%
Sebagai informasi, defisit APBN dari Januari hingga Juni 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut merupakan 24,8 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.039,2 triliun triliun atau 6,34 persen terhadap PDB. ***
