Network
Baca Juga: Kementan Gandeng Organisasi Kepemudaan Pastikan Regenerasi Petani Berjalan dengan Baik
Lebih lanjut mereka menuntut agar instrumen keuangan berkelanjutan tidak digunakan untuk membiayai sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) yang berdampak pada perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan berkontribusi terhadap hampir seperempat dari total emisi global, terlebih sektor AFOLU yang sangat rentan terhadap pengambilalihan dan penggunaan tanah secara sewenang-wenang.
"Kami mendesak untuk memastikan bahwa instrumen keuangan berkelanjutan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, uji tuntas dan verifikasi harus dilakukan dalam menilai kelayakan dari instrumen keuangan berkelanjutan untuk menghindari risiko atau dampak perubahan iklim, memicu deforestasi, hilangnya mata pencaharian, sumber daya alam, tanah, dan rumah, dan bahkan memicu kekerasan dan pelanggaran dari hak asasi,".
Baca Juga: Ridwan Kamil Tunaikan Qurban Sapi Atas Nama Eril di Palestina
"Kami mendesak G20 untuk memfasilitasi mekanisme restrukturisasi utang yang jelas dan tepat waktu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencakup semua kreditur untuk menyelesaikan krisis utang secara berkelanjutan jangka panjang untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kami juga mendesak G20 untuk mengajukan lebih banyak inisiatif pengurangan utang di luar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang/DSSI, Kerangka Kerja Umum/CF, dan restrukturisasi inisiatif pengurangan utang IMF (misalnya penyaluran kembali Hak Penarikan Khusus/SDR)," tutupny.***
