Network
Oleh: Listy Amiqoh
Ibu Rumah Tangga dan Pendidik Generasi
"Harapan itu selalu ada jika kita mau berusaha, namun sekuat-kuatnya berusaha kita harus mampu melaluinya dengan ikhlas dan sabar".
Mungkin kata-kata tersebut menggambarkan jeritan hati masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini.
Hanya bisa sabar dan ikhlas ketika banyak diantaranya yang kehilangan pekerjaan bahkan tidak putus asa berusaha mencari pekerjaan lain walaupun di bidang yang berbeda dari pekerjaan sebelumnya.
Baca Juga: PCR Mobile, Solusi di Atas Kepentingan Kapitalis
Mesti berusaha keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandemi menyisakan banyak problem terutama ekonomi.
Dampak dari berlarutnya wabah, jumlah pengangguran kian hari kian meningkat, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga para karyawannya harus mengalami PHK.
Di Jawa Barat sendiri sejak Agustus 2020 jumlah pengangguran saat ini sebanyak 2,53 juta, angkanya naik 0,22 juta orang dibandingkan data Agustus 2019.
Baca Juga: Dapur Umum Desa Putridalem Sehari Sediakan 500 Nasi Bungkus untuk Korban Banjir
Bertambahnya pengangguran menjadi perhatian para pemimpin daerah untuk mencari solusi, diantaranya dengan melirik kawasan wisata yang ada di daerahnya masing-masing untuk dikelola dengan baik.
Salah satu daerah di Kabupaten Bandung tepatnya di RW 18 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, warga di sana, mulai memanfaatkan desa wisata Tangga Seribu sebagai mata pencaharian baru.
Ada yang membuka warung makanan dan minuman, jajanan tradisional, menjadi tukang kuli, bagian kebersihan, hingga penjaga tiket.
Baca Juga: Tak Terlihat di Tengah Korban Banjir Indramayu, Begini Klarifikasi Lucky Hakim
Itu semua dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat serta untuk memberdayakan pengangguran akibat PHK.
Program yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah tersebut patut diacungi jempol, karena dengan memberdayakan masyarakat setempat diharapkan dapat menunjang perekonomian mereka.
Dan tempat wisata ini digadang-gadang untuk ke depannya bisa menjadi tempat wisata yang terkenal untuk wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Pertanyaannya apakah dengan menghidupkan desa wisata masalah pengangguran akan tersolusikan?
Baca Juga: Hari Ini Aktivis PMII Cirebon Salurkan Bantuan Hasil Penggalangan Dana bagi Korban Banjir
Berapa banyak tenaga kerja yang bisa ditampung di desa wisata tersebut? Bagaimana juga prospek kedepannya? Bukankah tempat wisata yang sebelumnya ada ikut terdampak juga oleh pandemi?
Sepinya pengunjung, ditambah memang sengaja dibatasi karena khawatir menambah klaster penyebaran Covid-19. Kebutuhan wisata di kala pandemi menjadi nomor sekian bagi warga yang kesulitan.
Masalah pengangguran bukanlah masalah baru yang muncul karena pandemi, tetapi sudah sejak lama, dari tahun ke tahun belum menemukan titik penyelesaiannya, bahkan angkanya semakin melonjak apalagi diperparah oleh pandemi.
Baca Juga: Stasiun Kejaksan Cirebon Hadirkan Layanan Pemeriksaan GeNose Tarif Rp20 Ribu Mulai 15 Februari
Penyebabnya bersifat sistemik, maka tidak bisa diselesaikan dengan solusi parsial, yaitu dikarenakan penerapan sistem kapitalisme sekular. Berbagai kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu menangani permasalahan ketenagakerjaan.
Pemerintah yang selama ini lebih berpihak dan mendorong tumbuhnya sektor non riil seperti sektor perbankan, bursa saham, valas, dan yang lainnya, justru hal ini menjerumuskan Indonesia pada perangkap krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi.
Jumlah uang yang terserap di sektor riil jauh lebih sedikit dibanding non riil. Fungsi uang yang seharusnya sebagai alat tukar, malah menjadi komoditas yang diperjual belikan dengan penuh spekulasi.
Baca Juga: Akibat Longsor, Akses Jalan Wisata Lembah Penyaweuyan Tidak Bisa Dilalui Kendaraan
Para kapital lebih tertarik bermain di bursa saham daripada di sektot riil yang beresiko. Akibatnya tidak sedikit perusahaan-perusahaan di sektor rill yang terguncang bahkan ada yang harus gulung tikar.
Peningkatan perekonomian dalam sektor non rill juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu dan tidak memilki konstribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Pengangguran menjadi hal yang semakin tidak terelakan. Tentu saja, hal ini menambah daftar panjang masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
Baca Juga: PKB Lirik Raffi Ahmad dan Agnez Mo Jadi Calon Gubernur Jakarta
Selain itu pengelolaan sumber daya alam berlimpah yang salah kelola, karena diserahkan kepada swasta menjadi masalah lainnya yang menyebabkan keterpurukan semakin kentara.
Segala hal yang seharusnya dapat dinikmati rakyat dalam bentuk tunjangan sosial seperti pendidikan, dan kesehatan murah nyatanya bak panggang jauh dari api.
Berbeda halnya dengan kapitalis, dalam Islam pemimpin/khalifah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pekerjaan bagi warganya.
Baca Juga: DPR Dukung Pengungkapan Kasus Pembuangan Limbah Medis di Bogor
Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang dapat memperoleh pekerjaan. Karena seorang penguasa dalam sebuah sistem Islam adalah pengayom yang wajib megurusi rakyatnya, Rasulullah saw. bersabda:
Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Seorang khalifah akan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di berbagai sektor; pertanian, kehutanan, kelautan, tambang, dan yang lainnya.
Baca Juga: DPR Pertanyakan Pengawasan Terkait Temuan Tautan Situs Porno di Buku Ajar
Sektor lain yang tidak kalah penting untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan. Khalifah tidak akan memberi peluang bagi siapapun yang mengembangkan harta di sektor non riil, karena Islam mengharamkan riba dan perjudian.
Seluruh uang yang beredar bertemu barang ataupun jasa, sehingga akan mampu menggerakkan ekonomi.
Khalifah pun tidak akan memberikan kesempatan kepada swasta, baik asing maupun warga negara untuk mengelola sumber daya alam yang termasuk kepada kepemilikan umum.
Baca Juga: Himsataki Jajaki Kerja Sama Pemprov Jabar untuk Penempatan PMI ke Saudi
Tapi akan dikelola negara dan sebesar-besarnya keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan bagi kemaslahatan warga negara, baik dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan, keamanan ataupun kebutuhan lainnya yang bebas biaya.
Bagi warga yang membutuhkan bantuan negara baik kebutuhan akan tanah pertanian, ataupun permodalan, akan diperhatiakan dan akan diberikan bantuan baik dengan cara pinjaman yang tidak memberatkan ataupun gratis.
Sempurnanya penerapan sistem ekonomi Islam ditunjang dengan penerapan sistem-sistem lainya, yaitu sistem pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang kesemuanya bersandar pada syariat Islam kaffah.
Baca Juga: Pengusaha Kuliner di Garut Dianjurkan Berlakukan Layanan Daring
Sepanjang sejarah kekhilafahan Islam, mengalami puncak kejayaan dan kemakmuran yaitu di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada seorangpun yang berhak menerima zakat.
Artinya tidak akan ditemukan pendaftaran para pencari kerja yang meng-ular seperti pemandangan yang kerap ditemukan saat ini.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
