Network
PORTAL MAJALENGKA - Kritisi soal terkatung-katungnya nasib 34.954 guru hasil seleksi PPPK, juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Yusuf Macan Effendi.
Bercermin dari yang dialami guru PPPK 2019, Dede meminta pemerintah terbuka.
Hal itu diungkapkan Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI secara virtual bersama perwakilan dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemen PANRB, Kemenkeu, dan BKN, Selasa, 24 November 2020.
Baca Juga: Menyambut Gajian, Shopee Adakan Gratis Ongkir dan Cashback Kilat di Shopee Gajian Sale
"Mereka sudah menunggu lama untuk mendapatkan surat pengangkatan. 21 bulan. Makanya, sebelum seleksi PPPK 2021 dimulai, persoalan untuk 34.954 guru seleksi PPPK 2019 ini sudah beres. Jelaskan dahulu kepada mereka, mengapa bisa tertunda sekian lama. Apakah karena pandemi atau lain hal," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Diberitakan Literasi News sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Soal Guru PPPK, Dede Yusuf Minta Pemerintah Jangan PHP Lagi Seperti Nasib Guru PPPK 2019, Dede juga memaparkan mengenai tekanan-tekanan para guru honorer.
Baca Juga: KPK Tangkap Edhy Prabowo, Netizen Panggil Ibu Susi Kembali Jadi Menteri
Selama ini, kata Dede, para guru honorer kerap diperlakukan berbeda oleh guru-guru berstatus ASN yang ada di sekolah.
"Guru honorer kerap diberikan lebih banyak tugas ketimbang yang ASN. Seringkali, guru-guru ASN melimpahkan tugasnya kepada guru honorer karena mereka (guru ASN) merasa lebih punya wewenang," kata Dede.
