Network
"Ya atas dalih petugas partai, wali kota, bupati bahkan terkadang presiden pun tidak bisa menyuarakan dan melaksanakan apa yang sebenarnya, yang merupakan permintaan dan kehendak rakyat banyak. Dan mereka terpaksa terjebak kepada keinginan dari partai politik yang mengatasnamakan rakyat,” tutur Fahri.
Lebih lanjut Fahri menegaskan, bahwa sebenarnya rakyat tidak tahu apapun tentang apa yang mereka lakukan.
"Mereka punya kemampuan menekan, di legislatif mereka mengganti, mereka menggeser seenaknya saja. Di eksekutif mereka bisa mendalam lagi parlemen untuk tidak mendukung melakukan mosi tidak percaya," lanjutnya.
Fahri menjelaskan, jika Indonesia ingin serius membangun demokrasi dan sistem perwakilan yang sehat, maka mata rantai lingkaran setan tersebut harus dihentikan. Dirinya pun menilai saat ini terlalu cepat bagi DPR mendapatkan sinisme sebesar ini dari rakyat.
Ia menambahkan, DPR baru menjabat satu tahun, dan masih ada empat tahun lagi tetapi sudah mendapatkan sinisme yang begitu besar.
Oleh sebab itu, Fahri Hamzah menklaim bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk instrospeksi sistem demokrasi, yang harus dijalankan secara sepenuh hati.
Fahri menuturkan, jangan ada keinginan memanipulasi, mengambil jalan pintas seolah ada cara yang lebih cepat untuk mengelola proses-prosea politik yang dalam demokrasi memang dibuat rumit, agar kontrol dari satu kelompok dapat di hindari.
"Inilah yang menyebabkan mereka terjebak mengambil jalan yang salah seperti jalan mereka mempercepat Omnibus Law secara berpihak. Ini adalah cara yang salah, yang mendatangkan sinisme yang meluas. Ini adalah waktu kita sekali lagi introspeksi dan melihat gambar besar dari persoalan ini," pungkasnya.***(TIM PRNM/Pikiranrakyat.com)
