Network
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Depok.com dalam artikel "Dinilai Lingkaran Setan, Fahri Hamzah Sebut DPR Tak Indipenden, Bukan Wakil Rakyat Tapi Wakil Parpol", menurutnya hal itu menyebabkan rasa sinis di kalangan masyarakat kepada anggota DPR.
"Akhirnya ketua umum parpol terlibat untuk mengatur kekuasaan legislatif dan di belakang layar. Jadi apa yang disebut sebagai telepon pak ketum, bu ketum, pak sekjen, bu sekjen dan sebagainya itu lumrah, sehingga memang anggota DPR kita tidak independen. Mereka bukan wakil rakyat mereka adalah wakil parpol," ujarnya.
Baca juga: Jangan Keliru! Begini Hal yang Harus Dilakukan Saat Rekan Kerja positif Covid.
Fahri Hamzah juga menganggap anggota DPR adalah korban dari sistem tersebut, yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengubahnya.
Melalui buku putih yang ia tulis di akhir jabatannya pada 2019 lalu, Fahri ingin menjelaskan bahwa kesalahan relasi antara daulat rakyat dan daulat partai politik apapun, suatu hari akan menjadi bom waktu.
Menurut Fahri, begitu anggota DPR dipilih lalu dilantik dan ditetapkan menjadi anggota yang seharusnya mewakili rakyat, saat itu juga mereka berhenti menjadi wakil rakyat dan terpaksa menjadi wakil partai politik.
Baca juga: Dampak La Nina Waspada 4 Daerah Ini yang Berpotensi Alami Kekeringan
"Jadi parpol itu yang bisa mengendalikan fraksi itu tuh salah itu cara berpikirnya, kita jangan mengendalikan DPR dengan komando partai politik. Partai politik harus dibiarkan bebas untuk mewakili konsituensinya mewakili wakyatnya," ungkap Fahri.
Soal kaitan antara DPR dan Omnibus Law, Fahri Hamzah mengatakan jika ada anggota DPR yang basisnya industri dan konsituensinya adalah buruh, tentu mereka harus membela buruh bukan partai politiknya.
Fahri pun menyayangkan partai politik saat ini bukan hanya mengontrol legislatif, tetapi juga mengendalikan eksekutif.
