Network
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggarisbawahi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan masa depan kecerdasan buatan dalam perekonomian Indonesia.
“Kami telah meluncurkan Strategi Nasional Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia 2030 sebagai negara yang melaksanakan transformasi digital yang membantu meningkatkan lanskap ekonomi, melindungi talenta digital, menciptakan lapangan kerja dan memastikan langkah kita mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” dia menyatakan.
Baca Juga: IPHI Sebut Indonesia Harus Memiliki Lembaga Otonomi Haji
Studi global ILO, Kecerdasan Buatan Generatif dan Pekerjaan: Analisis global mengenai dampak potensial terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan, mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan lebih cenderung menambah bukan menghancurkan pekerjaan dengan mengotomatisasi beberapa tugas dibandingkan mengambil alih suatu peran secara keseluruhan.
Karenanya, dampak terbesar dari teknologi ini bukan pada hilangnya lapangan kerja, melainkan potensi perubahan pada kualitas pekerjaan, termasuk intensitas dan otonomi kerja.
Studi ini menemukan bahwa dampak yang potensial dari kecerdasan buatan generatif kemungkinan besar akan berbeda secara signifikan bagi laki-laki dan perempuan, dengan lebih dari dua kali lipat jumlah pekerja perempuan yang berpotensi terkena dampak otomatisasi.
Baca Juga: Timnas Jerman Mantap Melangkah ke 16 Besar Piala Euro 2024 Kandaskan Asa Hungaria, Kumpulkan 6 Poin
Hal ini disebabkan oleh keterwakilan perempuan yang berlebihan dalam pekerjaan administrasi, terutama di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah.
“ILO melakukan investasi yang signifikan dalam memperluas penelitian terdepan kami mengenai kecerdasan buatan. Untuk meningkatkan visibilitas pekerjaan kami dan melibatkan konstituen dan pihak lain, kami akan meluncurkan Observatorium Kecerdasan Buatan dan Pekerjaan dalam Ekonomi Digital yang baru pada awal September,” kata Celeste Drake, Deputi Direktur Jenderal ILO.
“Diskusi penetapan standar ILO 2025-2026 mengenai pekerjaan layak dalam ekonomi pelantar juga merupakan kesempatan untuk mendiskusikan potensi peran standar ketenagakerjaan internasional dalam mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.”
