Network
PORTAL MAJALENGKA – Bantuan sosial (bansos) menjadi dilema dan kontrovesi di beberapa wilayah karena tidak tepat sasaran, dan tidak sedikit warga mampu yang masih menerima bansos tersebut.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengakui, terdapat warga yang dinilai berkecukupan dari segi financial namun tetap mendapat bansos sembako maupun tunai dari pemerintah.
Baca Juga: Khawatir Dipolitisasi, Pemprov Jabar Tunda Penyaluran Bansos Tahap Empat
Andi menjelaskan bahwa Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemerintah menentukan layak atau tidak seorang warga mendapat bantuan.
“Pasti pertanyaannya, kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi dapat bantuan. Kenapa orang miskin tidak dapat bantuan. Ini lah yang kita sebut dengan inclusive exclusive error dan ini yang terus kita perbaiki,” kata Andi dalam webinar yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Kabar Gembira, BST Diperpanjang Hingga Desember 2020, Cek di cekbansos.siks.kemsos.go.id
Andi mengatakan bahwa terdapat prosedur untuk memperbaiki data tersebut, meskipun harus dimulai dari RT, RW, lurah, hingga walikota atau bupati/gubernur.
Bupati atau gubernur dapat mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk perubahan data seorang warga yang dinilai layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial.
Baca Juga: Buka cekbansos.siks.kemsos.go.id. Masyarakat Bisa Menegetahui statusnya apakah mendapatkan bantuan
