Network
PORTAL MAJALENGKA - Pada tanggal 1-3 September 2023, lebih dari 1000 peserta secara langsung dan daring dari negara-negara ASEAN, Asia, dan entitas internasional berkumpul di Universitas Atma Jaya Jakarta, Indonesia, untuk forum ACSC/APF 2023, dengan tema “Merebut Ruang Aman, Memulihkan Demokrasi, dan Kesetaraan di ASEAN!”.
Salah satu isu yang disoroti adalah impunitas sebagai isu utama yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia di ASEAN yang diharapkan kekerasan politik ini tidak terulang kembali di masa depan.
Impunitas ini diakibatkan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di ASEAN. Hal ini dapat diberantas ketika “Rakyatlah yang harus menggerakkan pola pikir para pemimpin mereka”, seperti yang disampaikan pada sesi pleno.
"Pemerintah di ASEAN harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, karena kepentingan rakyat, terutama kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak perempuan, minoritas gender, penyandang disabilitas, dan perempuan pedesaan, sering kali tidak diprioritaskan dalam perumusan kebijakan ASEAN,” kata Rena, Komite Nasional Indonesia dari Yayasan Kalyanamitra.
Selama tiga hari yang intensif, para peserta menyuarakan suara mereka secara kolektif melalui tiga sesi pleno, 29 lokakarya yang merefleksikan enam ruang konvergensi, yaitu, Perdamaian dan Keamanan Manusia, Regionalisme Alternatif, Hak Asasi Manusia dan Ruang Aman untuk Kelompok Marginal, Keadilan Iklim dan Lingkungan, Keadilan Sosial-Ekonomi, serta Demokrasi dan Anti-Otoritarianisme, termasuk di dalamnya 30 acara sampingan.
"Dengan banyaknya lokakarya dan acara sampingan ini, kami, masyarakat sipil, ingin merebut kembali ruang kami di pusat agenda regionalisme ini. Dengan membahas beberapa masalah dalam ACSC/APF 2023, kami, masyarakat sipil ingin mendemokrasikan ASEAN, agar lebih inklusif dan bekerja aktif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia", jelas Daniel Awigra, Komite Nasional Indonesia, Direktur Eksekutif HRWG Indonesia.
