Network
12. Peristiwa Jambo Keupok di Aceh 2003.
Baca Juga: 5 Wisata Paling Hits di Majalengka, Terbayar Lunas Pemandangan yang Sempurna
Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyatakan sikap dalam keterangan Persnya pada Rabu, 11 Januari 2023.
Berikut beberapa poin penting yang termuat dalam keterangan pers Komnas HAM dengan nomor 01/HM.00/I/2023 ini:
1. Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban
(duty bearer) dalam pemulihan hak korban, untuk memberikan kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Mendukung jaminan ketidakberulangan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dengan
membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif.
3. Berpandangan bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa
Pelanggaran HAM yang Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM, namun hingga
saat ini belum mendapatkan haknya atas pemulihan, yaitu Peristiwa Tanjung Priok 1984,
Peristiwa Timor-Timor 1999, Peristiwa Abepura 2000, dan Peristiwa Paniai 2014.
4. Meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan
Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan guna
menyelesaikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme yudisial.
Keterangan Pers tersebut ditandatangi oleh Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro, dan ditandatangi di Jakarta, Rabu 11 Januari 2023.
Sumber: Youtube Sekretariat Presiden dan KETERANGAN PERS KOMNAS HAM
Nomor: 01/HM.00/I/2023
