Network
Baca Juga: Dari 5 Calon Kapolri Mengerucut ke Satu Nama Kuat Ini
Hal tersebut semakin dipertegas dengan diterbitkannya Outlook Democracy LP3ES tahun 2021.
4. Presiden dari perilakunya tidak menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dalam pengambilan keputusan dan tindakannya. Kecenderungan otoriter dan praktek diktator semakin kuat ketika opposisi hilang dan masyarakat sipil lemah.
Ia juga melihat kemunduran demokrasi ini seperti suatu siklus setelah dua puluh tahun demokrasi dijalankan, maka kecenderungan berbalik menuju otoriter mulai dan bahkan sudah terjadi.
Baca Juga: Mantan Anggota Dewan Ini Jadi Pengusaha Sayuran Hidroponik, Hasilnya Menjanjikan
5. Suara dari civil society itu dalam demokrasi yang ada sekarang itu sangat lemah dan suara parlemen untuk check and balance hampir mustahil karena semua yang ada disana itu berebut kekuasaan, tidak mengerti sistem.
Jadi meskipun oposisi dalam pilpres, masuk juga ke koalisi, sehingga tidak ada oposisi. Dampaknya, demokrasi di Indonesia menjadi cacat lantaran tidak adanya check and balance kekuasaan.
Dengan kosongnya check and balance ini, maka demokrasi menjadi cacat tidak ada check and balance seperti per atau ayunan yang tidak punya balance sehingga bergeraknya tidak baik.
Baca Juga: DPRD Kota Cirebon Klaim Kinerja 2020 Tetap Maksimal di Tengah Pandemi Covid-19
6. Dari sisi hukum, pemberantasan korupsi juga menjadi semakin kemah ketika KPK dilumpuhkan, melalui amandemen UU KPK, langsung dari kendali dan perintah presiden.
