PORTAL MAJALENGKA - Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE) resmi akan diberlakukan setelah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan DPR telah menyetujui revisi kedua UU ITE yang baru saat ini. Karenanya tinggal menunggu untuk ditandatangani presiden.
"Sesuai mekanismenya, Presiden dalam waktu selama-lamanya 30 hari atau 1 bulan untuk menandatangani UU ITE setelah disetujui DPR. Tadi kan sudah disetujui DPR, nanti artinya tinggal di tanda tangani Pak Presiden," kata Budi ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023.
Baca Juga: Sejumlah Aktivis Desak DPR Membentuk Pansus Revisi UU ITE
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menjelaskan mengenai. poin-poin penting yang terdapat pada revisi kedua UU ITE yang baru ini.
"(Misalnya) ada pasal pelindungan anak di ruang digital. Sebelumnya sama sekali tidak ada, ini ada," ujar Usman di Jakarta, Senin 4 Desember 2023.
Selain itu, pada Pasal 27 UU ITE juga memuat aturan pengecualian.Lebih lanjut Usman menjelaskan terkaii pasal pengecualian tersebut.
Dikatakannya bahwa seseorang dapat dikecualikan dari sanksi UU ITE jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembelaan diri dan dapat dibuktikan.
"Kalau sebelumnya kan tidak diatur ya, pengecualian, orang dilarang menghina mencemarkan nama baik, menurunkan martabat orang. Tapi ini ada pasal pengecualian itu boleh. Kalau itu untuk kepentingan pembelaan diri dan bisa menunjukkan maka itu tidak akan terkena UU ITE ini. Itu di Pasal 27 diatur," jelasnya.
Baca Juga: Wakil Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen Kemenag Tandatangani Pernyataan Minat Perluasan Program Fulbright
Selama ini dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, terdapat perbedaan penafsiran, dimana seseorang yang seharusnya melaporkan kasus penghinaan justru menjadi tersangka.
Berkaitan hal tersebut Usman mencontohkan kasus yang menimpa Baiq Nuril, Baiq justru jadi tersangka setelah melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya.
Revisi UU ITE menuri Usman penting dilakukan untuk menjaga kebebasan berpendapat di ruang publik, namun demikian harus tetap mempertimbangkan hak dan kebebasan individu lainnya.
Dengan adanya perubahan kedua UU ITE, diharapkan ruang digital di Indonesia menjadi lingkungan yang aman dan sehat, tutup Usman. *