PORTAL MAJALENGKA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa mengombinasikan urban desain khas Eropa dan budaya Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Ridwan Kamil di hadapan 500 arsitek di acara Paradigma Kota dan Arsitektur di Masa Depan, Arsitektur sebagai Artefak Peradaban dalam Perspektif Istana di Hotel Double Three, Jakarta, Rabu malam 9 Februari 2022.
Ridwan Kamil hadir dalam acara tersebut secara virtual sekaligus narasumber, karena sebelum menjadi gubernur dan walikota, dia berprofesi sebagai arsitek.
“IKN harus kombinasi urban desain khas Eropa. Selain itu ekspresi budaya negara kita juga harus dilibatkan yang penuh dengan keragaman budayanya dimulai dari etnis Jawa, Sunda, Papua, Ambon, Batak dan lain-lain,” katanya.
Selain mengusulkan hal tersebut, mantan Wali Kota Bandung ini juga mengetengahkan ide agar konsep Desain-Density-Diversity atau 3D menjadi sebuah rumus penting dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.
Pejabat yang kerap disapa Kang Emil ini mendorong Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) segera ambil bagian dengan merespons rencana pemerintah ini dengan kajian keilmuan yang komprehensif.
Dia beralasan membangun IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur butuh masukan dari segi keilmuan para arsitek se-Indonesia.
“Kalau saya boleh mengusulkan, harus ada pendamping (konsultan) dalam pembangunan IKN salah satunya asosiasi IAI ini, dalam menentukan sebuah proyek pembangunan di IKN,” ungkapnya.
Baca Juga: TARGET JUARA! Persib Bandung Langsung Tancap Gas, Siap Kalahkan PSS Sleman
Dengan menggandeng IAI, suami Atalia Praratya ini memberikan garansi proses pembangunan akan berjalan lancar.
Pasalnya, arsitek akan melakukan dan memerikan pendapatnya sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan dalam membangun sebuah kota yang akan menjadi peradaban baru.
“Saran saya itu kesuksesan asosiasi menjadi penasihat menentukan ya atau tidaknya dalam proyek IKN. Kalau hadir jadi konsultannya Presiden, terjamin lah pembangunannya,” sebutnya.
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR-RI sudah mengesahkan Undang-Undang sebagai payung hukum pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga: FAKTA dan Kronologi Kasus Desa Wadas Purworejo dari Sudut Pandang Ganjar Pranowo
Melansir dari laman ikn.go.id bahwa pembangunan IKN membutuhkan waktu puluhan tahun, dimulai dari 2022 sampai 2045 nanti.
Periode 2022-2024 merupakan tahap awal pemindahan ke Kawasan IKN, pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal.
Serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. Presiden RI direncanakan akan merayakan HUT RI ke-79 di Kawasan IKN 17 Agustus 2024.
Selanjutnya periode 2025-2035, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh. Mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.
Baca Juga: Jangan Mudah Percaya, Cek Mitos atau Fakta Seputar Covid-19 Varian Omicron
Mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di fase ketiga, yakni 2035-2045, akan ada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota di Kawasan IKN.
Pemerintah juga hendak menjadikan IKN sebagai destinasi FDI nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Pada periode ini pula pemerintah akan mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan di IKN dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler, serta mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
Pada fase keempat, yakni periode 2045 dan selanjutnya, IKN ditargetkan akan dikukuhkan reputasinya sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.
Baca Juga: Mau Tambahan Modal Usaha? Kini Pertamina Membuka Pendanaan Usaha Mikro Kecil
Di masa tersebut, IKN juga diharapkan masuk dalam 10 kota layak huni terbaik serta mencapai net zero carbon emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang.
IKN juga ditargetkan menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang mencapai target netral karbon tersebut.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp 466 triliun yang dipenuhi dari tiga skema, yakni APBN langsung, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta skema swasta dan BUMN/D. *