Network
PORTAL MAJALENGKA - Pilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Majalengka rencananya akan digelar pada tanggal 22 Mei 2021.
Untuk itu, Komisi I DPRD Majalengka melakukan rapat konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) provinsi Jawa Barat, pada hari Rabu 27 Januari 2021 di Bandung.
Dalam rapat konsultasi tersebut, mengemuka bahwa pelaksanaan pilkades serentak yang sedianya sudah dijadwalkan pada hari Sabtu (22 Mei 2021) ini masih dihadapkan dengan persoalan Permendagri nomor 27 tahun 2020.
Baca Juga: BMKG: Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Berau Kalimantan Timur
Ketua Komisi I DPRD Majalengka Edi Karsidi mengatakan, Permendagri nomor 72 tahun 2020 yang didalamnya mengamanatkan bahwa untuk pembiayaan pilkades hanya dari dua sumber yakni APBD Kabupaten dan APBDes.
Itu, sebut Edi akan memunculkan persoalan dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Majalengka, karena APBD kabupaten murni 2021 sudah terlebih dahulu ditetapkan sebelum Permendagri nomor 27 dikeluarkan.
“Yang menjadi persoalan disini, sebelumnya tidak pernah diperhitungkan bahwa pembiayaan Pilkades serentak sebanyak 127 desa ini akan membengkak mengingat pelaksanaannya harus mengikuti pola Pilkada, dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar ditiap dusun atau blok dengan jumlah pemilih maksimal 500 DPT, sesuai Surat Edaran Mendagri nomor 141/ 5483/ PPD tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembatasan Jumlah Pemilih di TPS”, kata Edi, Jumat 29 Januari 2021.
Baca Juga: Miris, Sepanjang Januari Polisi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 56 Miliar
Dari penerapan aturan tersebut, di Majalengka ada beberapa hal yang memerlukan kearifan berpikir bersama antara unsur terkait, dimana permasalahan yang dihadapi.
Misalnya, pertama, APBD murni Kabupaten Majalengka sudah ditetapkan November 2020 dengan tanpa memperkirakan perhitungan untuk pembiayaan Pilkades serentak yang menerapkan pelaksanaan pemilihan ala Pilkada dengan TPS terpisah di masing-masing dusun atau blok untuk memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, sementara Permendagri nomor 72 tahun 2020 baru diundangkan 1 Desember 2020.
Kedua, sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 maka sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkades serentak hanya dari dua sumber yakni APBD Kabupaten/kota dan APBDes.
Serta sama sekali tidak mengakomodir ada sumber lain yang dibenarkan dalam aturan tersebut, dengan kondisi demikian masih memungkinkankah Pilkades serentak untuk 127 Majalengka dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, 22 Mei 2021 ? Tentunya ini harus menjadi bahan pemikiran kita semua baik eksekutif maupun legislatif .
Sementara, masalah Ketiga, Bila mengacu pada Pasal 5 ayat (4), tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota.
“Jika memperhatikan aturan tersebut di atas maka sangat jelas di tingkat Panitia Kabupaten/kota akan menjadi “comand center” dari seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades serentak langsung dengan Panitia Pemilihan di tingkat desa," ujarnya.
Baca Juga: Mengukur Kapasitas dan Kapabilitas Rumah Sakit Hadapi Pandemi
Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa, menetapkan jumlah suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
"Sehingga peran kecamatan sesuai Pasal 5 ayat (5) point a – c hanya mensosialisasikan, mengawasi dan menyampaikan hasil pengawasan protokol kesehatan sepanjang tahapan pelaksanaan Pilkades serentak," jelas politisi Gerindra ini.
Baca Juga: Optimisme Lawan Pandemi Melalui Vaksinasi, 3M, dan 3T
“Yang menjadi bahan pemikiran kita bersama bahwa Majalengka harus betul-betul mempersiapkan baik tenaga di Kepanitian Pilkades Kabupaten serta sarana dan prasarana yang akan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkades serentak. Mudah-mudahan Pemda Kabupaten Majalengka segera dapat mencarikan solusi yg solutif tanpa menabrak aturan yg ada," ujar Edi.***
