Network
PORTAL MAJALENGKA - Pemimpin tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint beserta tokoh lainnya saat ini masih ditahan pihak militer dalam aksi kudeta pada Senin, 1 Februari 2021.
Keberadaan Aung San Suu Kyi dan tokoh lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga masih belum diketahui pasca kudeta Myanmar.
Karena itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan pihak militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh lainnya yang ikut ditangkap.
Baca Juga: Kudeta Pemerintahan Myanmar Meletus, Keberadaan Aung San Suu Kyi Misterius
DK PBB, yang beranggotakan 15 negara, pada Kamis (4/2) mengeluarkan pernyataan yang menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum."
Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut dibandingkan rancangan pernyataan yang dibuat oleh Inggris, dan tidak menyebutkan kata "kudeta" --tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan.
China juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.
Baca Juga: Sengketa Laut China Selatan Memanas, Indonesia Pindahkan Pangkalan Militer ke Natuna secara Permanen
Perwakilan China untuk PBB mengatakan, Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di Myanmar.
