Oleh : Desi Nurjanah, S.Si
Rencana pemberlakuan mini lockdown yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 akan dilaksanakan jika terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 yang signifikan (ayobandung.com, 10/10/2020).
Belum terdapat definisi jelas terkait mini lockdown, karena mini lockdown sendiri akan berbenturan dengan sektor ekonomi sehingga mini lockdown baru akan dilakukan saat terjadi peningkatan kasus.
Ini memberikan sinyal bahwa belum terlihat keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan Covid-19 hingga tuntas.
Baca Juga: Saatnya Majalengka Berlari Maju, Mengejar Ketertinggalan
Tarik ulurnya kebijakan selama pandemi seperti adanya kebijakan PSBB kemudian diganti dengan new normal hingga akan dilakukan mini lockdown memperlihatkan bahwa ketidaksiapan dan belum mampunya pemerintah dalam menangani Covid-19.
Kebijakan terkait pandemi Covid-19 ini akan selalu terbentur dengan keadaan ekonomi masyarakat yang kian hari semakin memprihatinkan dan menuju jurang resesi sehingga pemerintah lebih memilih menyelamatkan sektor ekonomi dibandingkan nyawa masyarakat. Hal ini karena buah dari kebijakan sistem kapitalisme.
Hal ini berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam yang mewajibkan seorang pemimpin bertanggung jawab kepada rakyatnya baik kesehatan dan kehidupan rakyat dalam hal ini adalah nyawa rakyat.
Baca Juga: UU Cipta Kerja: Perbudakan Moderen
Karena, dalam Islam penjagaan terhadap nyawa sangat tinggi bahkan hancurnya bumi dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya nyawa manusia terlebih muslim.
Seorang pemimpin tidak akan mengorbankan nyawa rakyatnya agar ekonomi tetap berjalan, karena pemimpin dalam Islam paham bahwa kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga pemimpin akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan akan mengurusi rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Pemimpin yang bertanggung jawab dibentuk di dalam sistem terbaik dan sistem yang mampu melahirkan para pemimpin yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap rakyat adalah sistem Islam yang kemudian dinamakan dengan Khilafah.
Baca Juga: Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Saat Pandemi, Urgenkah?
Begitupun dengan pemimpin yang mengabaikan tanggung jawab terhadap rakyat dan tidak memperdulikan bahkan tidak mengurusi urusan rakyat serta berlepas tangan terhadap rakyat pun dibentuk di dalam sistem kehidupan yang rusak seperti sistem kehidupan saat ini.***