PORTAL MAJALENGKA - Wacana pemekaran Provinsi Cirebon kembali mencuat menyusul wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Pemekaran wilayah ini yang mencakup Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakunging) sesungguhnya sudah digaungkan sejak lama, sekitar satu dekade yang lalu.
Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) kembali mendorong soal pemekaran wilayah untuk kawasan pantai utara Jawa Barat agar dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Provinsi Cirebon.
Baca Juga: Wacana Provinsi Sunda, Cirebon Juga Harus Jadi Provinsi Baru yang Terpisah dari Provinsi Jawa Barat
Namun hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat belum menunjukkan progres pembentukan provinsi baru tersebut.
Berbeda dengan aspirasi masyarakat, pemisahan Ciayumajakuning menjadi provinsi baru belumlah padam, seperti yang belakangan ini kembali disuarakan P3C.
“Provinsi Jawa Barat jika dilihat dari penamaannya lebih cenderung biasa saja hampir sama dengan nama provinsi lainnya di Indonesia. Hampir tidak ada nama khusus yang menjadi cerminan dari bahasa, adat dan budaya yang telah hidup di tengah rakyat selama ratusan tahun,” ujar Muhammad Uwais Asysyujai, Wakil Ketua P3C, dalam siaran persnya. Jumat 16 Oktober 2020.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dinilai Gagal dalam Memimpin Ibu Kota
Bisa jadi, lanjut dia, penamaan wilayah tersebut adalah sisa dari pemerintahan kolonial Belanda. Keberadaan suatu wilayah, menurutnya terkait erat dengan esensi kehidupan manusia yang memiliki keragaman dan cara pandang hidup.
Jika dicermati, lanjut dia, maka munculnya kehendak bersama untuk mengolah dan mengatur kehidupan rakyat berdasarkan corak budaya, adat dan bahasa secara demokratis sangat memungkinkan.
“Hal ini sudah lama dirasakan oleh rakyat yang mendiami dan tinggal di wilayah pantura Jawa Barat, tepatnya Ciayumajakuning,” ujar Uwais.
Baca Juga: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Akui Pembuatan UU Cipta Kerja Terburu-buru
Diberitakan Literasinews sebelumnya, dalam artikel yang berjudul Provinsi Cirebon, P3C: Agar Masyarakat Pantura Tidak Terperosok Lebih Jauh ke Jurang Kemiskinan
Berdasarkan berbagai potensi yang ada, baik dari sosial, ekonomi, adat dan budaya, politik dan sumber daya alam, potensi tersebut secara dinamis mengalami perkembangan di era kehidupan global modern ini.
“Maka, diperlukan perhatian khusus sekaligus penegasan untuk segera dibentuk sebuah provinsi baru yang meliputi wilayah Ciayumajakuning,” katanya.
Baca Juga: Siap-siap, Ini Daftar Bansos Pemerintah yang Akan Cair Lagi di Tahun 2021
Ia menegaskan, gagasan pembentukan provinsi baru ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sesuai kajian dan analisa pada tahun 2010.
Kajian tersebut, lanjut dia, mengurai berbagai potensi, di antaranya soal sebaran penduduk yang mencakup angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup, angkatan kerja berdasarkan usia, pendidikan, keterampilan; ekonomi yang mencakup industri, perdagangan barang dan jasa, inflasi, perbankan dan potensi pendapatan daerah.
“Hasil kajian dan analisa ini merupakan dasar dari pembentukan provinsi baru yang diharapkan mampu menjadi solusi kehidupan dan penghidupan rakyat agar tidak terperosok jauh ke dalam jurang kemiskinan, krisis sosial dan ekonomi,” kata mantan Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa dan Warga Tjirebon ini.
Baca Juga: Berikut 5 Jenderal TNI asal Indonesia yang Pernah Ditolak Amerika Serikat
Sekaligus, lanjutnya, sebagai modal dan bonus demografi yang harus dikelola secara bijak untuk kehidupan rakyat seluas-luasnya.
“Dengan demikian, apa yang kami perjuangkan bukanlah reaksi kasuistik belaka yang sekarang berkembang pada tataran elit birokrasi, melainkan bentuk implementaasi nilai luhur masyarakat dan ikhtiar mewujudkan kesejahteraan yang luas di wilayah Ciayumajakuning,” pungkasnya.***(Atep Abdillah Kurniawan/Literasinews)