Network
PORTAL MAJALENGKA - Setelah mengalami penundaan akhirnya Sekretariat JETP (Just Energy Transition Partnership) meluncurkan draft Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP).
“Sayangnya dokumen CIPP itu belum mencerminkan keadilan iklim,” ujar Firdaus Cahyadi, Communication Specialist 350.org Indonesia.
Seperti diketahui di sela-sela KTT G20 di Bali 2022 lalu, Indonesia berhasil menggalang pendanaan untuk transisi energi dari negara-negara industri maju. Skema pendanaan itu bernama JETP.
Skema pendanaan itu diperuntukan untuk mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, dari sektor energi. Salah satu syarat dari pendanaan itu adalah Indonesia harus menyusun CIPP.
Salah satu point yang tidak mencerminkan keadilan iklim itu, lanjut Firdaus Cahyadi, tidak adanya skema pendanaan bagi pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.
“Padahal energi terbarukan berbasis komunitas ini bisa membuka akses warga miskin, utamanya yang berada di kawasan terpencil, terhadap listrik,” ujarnya.
