50 Contoh Soal Tes Tulis CAT Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Lengkap Kunci Jawabannya

PORTAL MAJALENGKA - Tes Tulis CAT untuk Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi salah satu syarat untuk seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dan berikut ini 50 contoh soal tes tulis CAT lengkap dengan kunci Jawabannya, diambil dari berbagai sumber dan sering keluar pada tes tulis CAT penyelenggara Pemilu.

1. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya...dari jumlah penduduk.

a. 10%
b. 8,5%
c. 7.5%
d. 6,5%
e. 6%

Jawab: D

Baca Juga: NYATA, Gaji 40 Juta Rupiah Per Bulan, Kaula Muda BERBONDONG-BONDONG Daftar ke LPK Hanaman Majalengka

2. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan. calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya..... dari jumlah penduduk.

a. 10%
b. 8,5%
c. 75%
d. 6,5%
e. 6%

Jawab: B

3. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan. calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250 ribu jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya..... dari jumlah penduduk.

a. 10%
b. 8,5%
c. 7.5%
d. 6,5%
e. 6%

Jawab: A

4. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, harus didukurg sekurang-kurangnya... dari jumlah penduduk

a. 10%
b. 8,5%
c. 7,5%
d. 6,5%
e. 6%

Jawab: C

Baca Juga: GANTI MOBIL BARU, Barokah Ziarah ke Makam Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon

5. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk.....

a. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP
b. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk
c. Surat dukungan yang disertai KTP asli
d. a dan b benar
e. Semua jawaban salah

Jawaban : D

6. Verifikasi dar rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseoranganuntuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh..

a. KPU Provinsi
d. Bawaslu Provinsi
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. DKPP
e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS

Jawab: E

Baca Juga: KAROMAH WALI, Pertemuan Gus Dur dengan Raja Para Wali Syekh Abdul Qodir Al Jaelani

7. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat..... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

a. 21 hari
b. 22 hari
c. 25 hari
c. 14 hari
d. 15 hari
e. 20 hari

Jawab: C

8. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama... sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS.

a. 7 hari
b. 10 hari
c. 15 hari
d. 20 hari
e. 15 hari

Jawab: B

9. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara. kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah cukungan paling lama.....

a. 5 hari
b. 7 hari
c. 10 hari.
d. 14 hari
d. 20 hari

Jawaban :

10. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten/Kola untuk...

a. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 (tujuh) hari
b. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 (delapan) hari
c. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 (sembilan) hari
d. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 (sepuluh) hari
e. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 (lima belas)
hani

Jawab: A

11. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya...tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan sekurang-kurangnya...tahun bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota

a. 25 dan 25
b. 30 dan 25
c. 30 dan 30
d. 30 dan 35
e. 35 dan 30

Jawaban : B

12. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat...

a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas alau yang sederajat
b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
c. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama
d. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
e. Semua jawaban benar

Jawab: E

13. Surat persetujuan per gunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh...

a. Presiden
b. Menteri Dalam Negeri
c. DPR
d. DPRD
e. KPU

Jawab: B

14. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh...

a. DPRD

b. MPR
c. Menteri Dalam Negeri

d. Presiden
e. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Jawab: C

15. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama..... terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

a. 5 hari
b. 25 hari
c. 30 hari
d. 35 hari
e. 40 hari

Jawab; C

16. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik kalau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat..sebelum hari

a. 20 hari
b. 25 hari
c. 30 hari
d. 35 hari
e. 40 hari

Jawab; C

17. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat..... terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calor meninggal dunia

a. 14 hari
b. 10 hari
d. 5 hari
c. 7 hari
e. 3 hari

Jawab: C

18. Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat.
sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calor dalam pemilihan.

a. 35 hari
b. 30 hari
c. 25 hari
d. 20 hari
e. 14 hari

Jawab; B

19. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan...

a. Hakim Mahkamah Agung
b. Hakim Pergad lan Tinggi dan Pengadilan Negeri
c. Pejabat BUMN/BUMD
d. Kepala Desa
e. Semua jawaban benar

Jawab; E

20. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan?

a. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah
b. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara
c. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah
d. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara
e. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah

Jawab: D

21. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangar calon selama masa kampanye, yaitu ......

a. Pejabat Negara
b. Pejabat struktural dalam jabatan negeri
c. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri
d. Kepala Desa
e. Semua jawaban benar

Jawab; E

22. Pada pemilihan kepala daerah jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak.....

a. 300 orang
b. 400 orang
c. 600 orang
d. 700 orang
e. 800 orang

Jawab; E

23. Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh .....

a. KPPS
b. PPS
c. KPU
d. KPU Kab/Kota
e. Bawaslu Kab/Kota

Jawab: D

24. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali

a. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalargan tetap maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
b. Calon kepala daerah terpilih terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur
c. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
d. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya
e. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkar putusar pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam
Negeri

Jawab; E

25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangar calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu...... wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat per calonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

a. 3 hari
b. 5 hari
C. 7 hari
d. 10 hari
e. 15 hari

Jawaban : c

26. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, maka.....

a. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calor tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitiar ulang
b. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitiar ulang
c. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 (enam) hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
d. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calor tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman hasil penelitiar ulang.
e. Partai politik atau gabungan partai politik yang

e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusukan pasangan calor tersebut tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calor baru.

Jawab: A

27.Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama.....
a. 5 hari
b. 7 hari
c. 10 hari
d. 14 hari
e. 15 hari

Jawab: E

28. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling tepat:

a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum.
c. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional profesionalitas, akurtabel, kredibel, efektif, dan efisiensi
d. Mandiri, jujur, adil, berkepastiar hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akur tabel, efektif, dan efisiensi
e. Mandiri, jujur, adil, berkepastiar hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensil

Jawab: D

29. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut...

a. Memurgkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan terlib
b. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara
d. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat
e. Semua jawaban adalah benar

Jawab: E

30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?

a. KPU berkedudukan di Jakarta.
b. KPU berk
c. KPU berkantor di Propinsi DKI Jakarta.
d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta.
e. KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi disetiap Propinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.

Jawab: B

31. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakar berdasarkan...

a. Prinsip-prinsip check and balances
b. Sistem proporsional terbuka
c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawab :C

32. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a. Pasal 9 ayat (1)
b. Pasal 9 ayat (2)
d. Pasal 10 ayat (2)

33. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
b. KPU, dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
c. KPU, dan KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota bersifat Achoc.
d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap
e. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, FPS dan KPPS bersifat tetap.

Jawab: D

34. Sebelum diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas Pemilu di Indonesia diatur dalam ....

a. UU Nomor 12 Tahun 2003
b. UU Nomor 31 tahun 2007
c. UU Nomor 24 Tahun 2007
d. UU Nomor 22 Tahun 2007
e. UU Nomor 32 Tahun 2004

Jawab:E

35. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS?

a. 9-7-5-5-3
b. 7-7/5-5-5-3
c. 5-5-5-3-1
d. 7-7/5-5/3-5-3
e. 5-7/5-5/3-5-3

Jawaban : B

36. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 (lima) orang anggota
yang berasal dari unsur....
a. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers.
b. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
c. Akademisi, profesional dan tokoh masyarakat
d. Kepolisian, kejaksaan, dar tokch perempuan
e. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan

Jawab :C

37. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada:

a. Rapat Rutin
b. Rapat Pleno
c. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
d. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubemur dan Bupati/Walikota
e. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Jawab: B

38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada:

a. KPU
b. KPU Kabupaten
c. Sekertaris Jendral KPU
d. Rapat Rutin
e. Rapat Pleno

Jawab: E

40. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c. menyusun dari menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
e. Semua jawaban a, b, c, dan d benar.

Jawab: E

41. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewar Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PFLN, dan KPPSLN;
e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Jawab: D

42. Syarat untuk menjadi calor anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali,

a. Pernah menjadi menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon arggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
c. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
d. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calor anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
e. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Jawab: A

43. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kecuali..

a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
c. Berpendidikan paling rendah S-1
d. Schat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit
e. Bersedia bekerja penuh waktu

Jawaban : C

44. Anggota KPU dilantik oleh siapa?

a. Presiden
b. Ketua DPR
c. Ketua MPR
d. Ketua Mahkamah Agung.
e. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jawab: A

45. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa?

a. Menteri Dalam Negeri
b. Gubernur
c. Ketua DPRD Provinsi
d. KPU
e. Ketua Pengadilan

Jawab: D

46. Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa?

a. Bupati/Walikota
b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
c. KPU Provinsi
d. Gubernur
e. KPU

Jawab: E

47. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah....

a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
d. Panitia Pemi ihan Indcensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu

Jawab: A

48. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa?

a. Bupati/Walikota
b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Ketua Pengadilan Negeri
e. Camat dar Kepala Desa/Lurah

Jawab: C

49. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu
karena...

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
c. berhalangan tetap lainnya; atau
d. diberhentikan dengan tidak hormat.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

Jawab: E

50. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena...

a. Sakit
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan
d. Cuti di luar tanggungan negara
e. Jawaban b dan c benar

Jawab: E

 Itulah 50 contoh soal CAT untuk Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028, Semoga bermanfaat.***