Network
Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, menegaskan bahwa Tim Pengawasan Bersama ini merupakan upaya konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memajukan industri perikanan dan memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor perikanan dan secara khusus yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.
Ia juga menegaskan bahwa tim ini merupakan bentuk sinergitas antar dinas-dinas terkait dalam melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan untuk memastikan kondisi pekerjaan yang layak di sektor perikanan.
“Pembentukan tim pengawasan bersama ini juga sejalan dengan Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 30 September 2022 untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan kondisi kerja di sektor perikanan,” kata Sumarno.
Baca Juga: Pemenang Pilkades Serentak 2023 di 5 Desa Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan serangkaian diskusi dan pendampingan teknis dari program ILO Ship to Shore Southeast Asia yang telah berjalan sejak tahun 2022 untuk mengembangkan dasar dan mekanisme pengawasan bersama norma ketenagakerjaan di kapal perikanan.
Serangkaian kegiatan ini melibatkan pihak-pihak terkait di Provinsi Jawa Tengah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala-kepala Pelabuhan Perikanan, para pengawas perikanan dan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia, menyambut baik pembentukan Tim Pengawasan Bersama di antara Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan serta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah.
