Network
PORTAL MAJALENGKA - Menteri Koordinator bidang Politik , Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengadakan pertemuan dengan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) kemarin.
Pertemuan itu disebut Mahfud MD merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat membangun dan menyelesaikan masalah Papua tanpa senjata.
Mahfuf MD menjelaskan, dalam pertemuan dengan MRP di kantor Kemenkopolhukam itu juga pemerintah menegaskan sikap terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris itu.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut KKB Pimpinan Kagoya dan Lekagak Makin Terjepit
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, meskipun mengedepankan dialog dan tanpa senjata, pelanggaran dan kejahatan teror yang dilakukan KKB juga tak boleh dibiarkan. Nah, penegakan hukum terhadap teroris KKB itu merupakan upaya memperlancar dialog dengan rakyat Papua.
"Kalau soal KKB, ya tentu namanya kelompok kriminal bersenjata, ya kita selesaikan secara hukum. Meskipun harus dialog dan tanpa senjata, kalau tidak bertindak terhadap pelanggaran hukum juga tidak boleh. Nah, penegakan hukum itu bagian daripada memperlancar dialog-dialog bagi seluruh rakyat Papua yang di luar KKB itu," katanya dalam tayangan vidio pendek yang diunggah di akun YouTube Kemenkopolhukam pada Sabtu 12 Juni 2021.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, itu mengklaim, anggota MRP dapat memahami kebijakan pemerintah terhadap Papua. Sebaliknya, dia juga mengaku paham dengan aspirasi yang disampaikan anggota MRP.
Baca Juga: Operasi Satgas Nemangkawi Diperpanjang 6 Bulan, Sikat Habis Teroris KKB
"Kami bertukar pikiran dengan cukup baik. Dan merka cukup mengerti apa yang mereka inginkan dan mereka paham apa yang akan kita lakukan dalam koridor konstitusi dengan bingkai, pendekatan kesejahteraan," ujarnya.
