Network
PORTAL MAJALENGKA - KPK dan Bareskrim Polri menyegel salah satu ruangan terkait Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tertangkap KPK diduga terkait dengan jual beli jabatan.
Ruangan yang disegel berada di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk terkait Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Baca Juga: Viral, Nih Wajak Debt Ciollector Kepung Anggota TNI yang Bawa Orang Sakit, Sudah Disikat Polisi
Informasi yang didapat ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel adalah ruang sub bidang mutasi. Ruangan tersebut diberi garis polisi dilarang melintas.
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini membenarkan ruangan di BKD yang disegel.
"Namun, kami juga masih menunggu informasi resmi," kata dia dilansir dari ANTARA.
Baca Juga: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Ditangkap KPK Diduga Lakukan Jual Beli Jabatan
Sejauh ini, para pegawai masuk seperti biasa karena Nganjuk juga masuk zona oranye.
"Jadi semua pegawai masuk seperti biasa. Kalau apel semenjak pandemi tidak ada apel," kata dia.
KPK membenarkan OTT terhadap Novi Rahman Hidayat di Kabupaten Nganjuk dilakukan pada Senin 10 Mei 2021, dini hari.
Baca Juga: Jadi Kontroversi, Begini Pidato Lengkap Presiden Jokowi Soal Bipang Ambawang
"Benar, KPK melakukan tangkap tangan (Novi Rahman Hidayat, red) di Nganjuk," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilansir dari Antara.
Dia mengatakan, diduga Novi Rahman Hidayat terjerat TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan.
"Detilnya kami sedang memeriksa. Bersabar dulu nanti kami ekspose," ucapnya.
Saat ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama pihak-pihak lain yang turut ditangkap sedang menjalani pemeriksaan.
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap tersebut.
Kegiatan OTT KPK di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, itu merupakan hasil kerja sama dengan Bareskrim Polri.
"Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Bareskrim Polri dengan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.***
