Network
PORTAL MAJALENGKA - Pemerintah telah menyiapkan kode di setiap dosis vaksin Covid-19 untuk memastikan vaksin disuntikkan ke orang yang tepat.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sudah menyiapkan sistem. Salah satunya bagaimana vaksin Covid-19 itu ada barcode-nya.
"Jadi sampai mobil itu bisa dipantau, sehingga sampai ke provinsi dengan baik. Kami berharap setelah sampai ke provinsi juga hingga ke daerah terpencil terjaga baik," kata Erick Thohir di Gedung KPK Jakarta, Jumat 8 Januari 2021, dilansir dari Antara.
Baca Juga: Kemenkes Gandeng KPK Awasi Proses Vaksin Covid-19
Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
"Dan Alhamdulillah ini kesempatan bagi bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem database kita yang selama ini terpencar-pencar. Jadi bisa dikumpulkan karena harus vaksinasi," tambah Erick Thohir.
Basis data tersebut, menurut Erick Thohir, juga akan didasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaan vaksinasi tidak hanya sekali.
Baca Juga: 5 Nama Jenderal Bintang Tiga Calon Kapolri Sudah di Meja Presiden Jokowi
"Tahun depan kan harus divaksin lagi. Jadi suka atau tidak suka maka data akan terkumpul. Kami sangat terbuka dan transparan dan kapan lagi punya data sangat transparan. KPK menyambut baik hal ini dan mendampingi program pembentukan satu data walau pemain utamanya tetap Pak Menkes dan Kementerian BUMN mendukung dan juga Mendagri," ungkap Erick Thohir.
Senada dengan Erick Thohir, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan barcode tersebut, vaksin dapat dicegah untuk tidak disuntikkan ke orang yang belum seharusnya disuntik.
"Kita dibantu Pak Menteri BUMN. Semua viral vaksin ada barcode untuk dealing dengan siapa yang disuntik. Jadi one by one ketahuan. Tetesan-tetesan vaksin yang mungkin tadinya mau dipakai jadi tetesan nafkah para koruptor, mudah-mudahan bisa dikurangi. Karena semua sudah terintegrasi lewat IT sejak awal pemaketan. Kita bisa track barangnya ke mana," kata Menkes Budi Gunadi.
Baca Juga: Kasus Kematian Laskar FPI Disebut Terdapat Pelanggaran HAM, Begini Tanggapan Polri
Vaksinasi direncanakan akan dilakukan terhadap 182 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal. ***
