Pemutihan KUR Macet untuk Sejahterakan Nelayan Diapresiasi

22 Desember 2023, 09:17 WIB
Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. /

PORTAL MAJALENGKA - Kesejahteraan nelayan menjadi salah satu topik yang dibahas Calon Presiden Ganjar Pranowo. Jika terpilih menjadi Presiden, dia berjanji akan memutihkan kredit macet seluruh nelayan di Indonesia. Langkah afirmatif itu penting dilakukan agar nelayan lebih produktif dan semakin sejahtera.

Menurut Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan, pemutihan kredit macet para nelayan mungkin saja dilakukan. Langkah ini disebut bisa membantu nasib para nelayan.

“Sudah terjadi untuk KUR saat ini, dan itu mungkin saja,” kata Esther Rabu 20 Desember 2023.

Baca Juga: Simak Cara Buka Fitur Keren Smartphone 'Layar Split' yang Belum Banyak Diketahui dan Dimanfaatkan Orang

Langkah ini disebut bisa membantu nasib para nelayan. Namun langkah kongkrit besar lain juga dinanti.

“Pertama, bisa diberikan subsidi BBM untuk kapalnya agar bisa menangkap ikan.” sebut Esther. Tidak ada BBM, nelayan tidak bisa melaut, maka perlu memastikan agar suplai BBM bersubsidi ke nelayan tetap aman.

Kedua terkait insentif dan akses ke modal. “Kedua bisa diberikan subsidi suku bunga bagi nelayan yang mau membuka usaha mengolah kemudian menjualnya produk laut. Sehingga akses ke modalnya bisa mudah.” imbuh Esther.

Baca Juga: JPPR Hadiri Rakor Panwascam Panguragan soal Pengawasan Tahapan Kampanye dan Logistik Pemilu: Jaga Netralitas

Lalu mengenai peningkatan kapasitas nelayan. “Memberikan bimbingan teknis pasca penangkapan ikan dengan teknologi sehingga ikan dan produk laut bisa dijual dengan harga lebih tinggi,” kata Esther.

Kemudian, tidak bisa dipungkiri masih banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Ini harus ditumpas agar nelayan setempat sejahtera.

Bingkai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kelautan ada dalam model Ekonomi Biru. Yaitu pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga: Pengamat Sebut Isu Ganjar Boneka Megawati Isu Gorengan

”Jadi ekonomi berkeadilan artinya pemberdayaan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yg adil sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi,” jelas Esther.

Visi Maritim

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai janji Ganjar Pranowo untuk memutihkan utang utang atau kredit macet seluruh nelayan di Indonesia sebagai visi negara maritim.

"Visi Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Salah satunya dengan memperkuat nelayan Indonesia," terangnya.

Baca Juga: KEJUTAN! Persib Bandung U-17 Juarai Nusantara Open, Bikin Bangga Bobotoh

Menurutnya, saat ini kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan indonesia. Bahkan, kantong kemiskinan terutama terjadi di kelompok petani dan nelayan.

"Petani dan nelayan Indonesia tidak cukup memiliki alat produksi guna meningkatkan produktivitas mereka," lanjutnya.

Menurut Piter, latar belakang itulah yang menjadikan paslon nomor urut 3 itu menaruh perhatian pada kelompok nelayan. Penguatan nelayan akan menjadi salah satu program menuju negara maritim yang adil dan lestari.

Baca Juga: Apakah Ada Jadwal Penerbangan ke Kuala Lumpur Hari Ini? Cek Jadwal di BIJB Kertajati, Kamis 21 Desember 2023

"Tidak mungkin memperkuat nelayan apabila nelayan masih terbelenggu oleh kredit macet," tegasnya.

Piter mengungkapkan pemutihan kredit nelayan penting untuk dilakukan. Kendati demikian, pelaksanaannya harus berpegang pada basis data yang kuat.

"Namun demikian pemutihan kredit nelayan tersebut tidak akan dilakukan tanpa berbasiskan data yg kuat. Menghindari adanya moral hazard yang justru berpotensi memunculkan ketidakadilan," tegasnya.

Baca Juga: Yuk Traveling ke Bali! Cek Jadwal Keberangkatan Penerbangan di BIJB Kertajati, Kamis 21 Desember 2023

Menurutnya, pemutihan ini sangat mungkin dilakukan, terutama mengingat jumlahnya yang tidak terlalu besar di kisaran Rp180 miliar.

"Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan," tandasnya.***

Editor: Andra Adyatama

Tags

Terkini

Terpopuler