Network
PORTAL MAJALENGKA – Anggota Komisi IV DPR RI Dr H Sutrisno SE MSi mengatakan, pihaknya meminta Pemkab Majalengka dan Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan atau mengkaji ulang pembangunan pabrik di wilayah Jatitujuh.
Menurutnya, di sekitar Aerocity diperuntukan bagi kawasan bisnis bukan kawasan industri. Untuk wilayah Jatitujuh sendiri, itu ada dua sungai yaitu Cipelang dan Cibuaya.
Sebelum ada pabrik saja, daerah ini sering terendam banjir, apalagi kalau nanti ada pabrik.
Baca Juga: Lirik Ojo Dibandingke Ciptaan Abah Lala Versi Jepang Cover Forysca
Lebih jauh Sutrisno menyebut, saat dirinya menjabat Bupati Majalengka, bersama Pemprov Jabar sudah merencanakan pembangunan jalan nasional dari Bandara Kertajati menuju Indramayu nanti dibelokan melalui Desa Biyawak, Babajurang, lalu ke Cipaku (Jatitengah).
“Artinya apa, kalau disana ada pabrik itu melanggar Tata ruang Provinsi.Saya minta Gubernur Jawa Barat untuk jangan dulu memberikan izin pendirian pabrik, karena jelas-jelas melanggar,” ujar Sutrisno, Minggu 28 Agustus 2022.
Seharusnya, aturan yang dibuat itu, menurut Sutrisno tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya. Disisi lain, kawasan Jatitujuh itu kawasan subur. Sutrisno mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: Kreasi Kostum dari Barang Bekas di Ajang Putridalem Fashion Week
Jika urusan pertanian itu, presiden sudah menyerahkan kepada daerah otonom. Tanggungjawab daerah otonom itu bagaimana pertanian bisa dibangun.
“Lahan-lahan yang subur ini jangan dimanfaatkan oleh alih fungsi lain. Tolong ini dijaga,” ujarnya.
Bahkan tidak hanya itu, mantan Bupati Majalengka Dua periode ini mengingatkan Pemkab Majalengka untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Sawah Abadi.
Baca Juga: JARANG YANG TAHU, Kesaktian Gus Muwafiq yang Berjalan Kaki Keliling Pulau Jawa dalam 3 Hari
Ia menjelaskan, Perda Sawah Abadi penting untuk mempertahankan lahan pertanian yang ada di sana.
"Maka, di sini pemerintah (Kabupaten Majalengka) harus menjaga lahan pertaniannya," katanya.
Selama menjabat sebagai bupati, dirinya melarang perizinan pembangunan pabrik untuk perusahaan besar, yang akan dibangun di wilayah Jatitujuh dan Ligung.
Baca Juga: Dinilai Merugikan, Komunitas Vape di Majalengka Tolak Revisi PP Nomor 109 Tentang HPTL
“Karena, berdasarkan kajian tata ruang dan tata wilayah, terutama Jatitujuh harus menjadi pusat perdagangan jasa dan bisnis perkantoran, bukan untuk pembangunan pabrik,” ungkapnya.
Sebagai contoh, lanjut Sutrisno, Jatitujuh waktu itu rencananya akan dibangun sebuah pabrik berskala besar.
Pimpinan perusahaan tersebut, sebetulnya sudah ada komunikasi dengan dirinya ketika masih menjabat bupati.
Baca Juga: Pernah Menangani Timnas Indonesia, Berapa Gaji Luis Milla Sebagai Pelatih Persib Bandung?
“Waktu itu, tidak saya izinkan pembangunan pabrik itu di Jatitujuh. Karena Jatitujuh telah dikonsep menjadi pusat bisnis dan jasa. Tapi kenapa sekarang, justru ada pembangunan pabrik? Saya mendengar langsung dari tokoh masyarakat dan petani di Jatitujuh, mereka protes karena lahan subur itu nyatanya akan dibangun pabrik besar,” ungkapnya.
Sutrisno yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI bidang lingkungan hidup, menambahkan, saat ini saja, pihaknya menyayangkan, karena area sekitar bandara selalu banjir, termasuk Jatitujuh dan Kertajati.
Pihaknya menilai, perencanaan pembangunannya, terutama soal saluran pembuangan tidak dikerjakan secara maksimal.
Baca Juga: SUPER BIG MATCH PSM Makassar vs Persib Bandung, Luis Milla Tinggalkan Nick Kuipers dan Ezra Walian
“Pembangunan apapun harus ada kajian dan perencanaan yang matang termasuk amdal-nya. Kalau pembangunan pabrik di Jatitujuh ini dipaksakan, saya melihat, Kertajati dan Jatitujuh akan terus banjir jika musim hujan,” ucapnya.***
