Network
"Jika tidak kooperatif maka akan ada konsekuensi hukum dan administrasi terkait eksistensi lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama," tegasnya.
Hal demikian dilakukan Ridwan Kamil setelah beberapa kejadian yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun, mulai dari beredarnya isu miring terkait ajaran sesat Al Zaytun, hingga ribuan masyarakat Indramayu yang melakukan unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaytun karena merasa tidak nyaman.
Baca Juga: Kemenag Segera Buka Beasiswa Santri Berprestasi untuk 1000 Santri pada Awal Juli, Catat Tanggalnya!
Sehingga, dengan menurunkan tim investigasi dan mencari kebenarannya di Pondok Pesantren AlZaytun merupakan salah satu cara pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menangani polemik Al Zaytun dengan adil.
"Semua langkah ini adalah seadil-adilnya proses yang kami akan lakukan, mengingat ada 5000-an siswa yang akan terdampak oleh setiap keputusan hukum yang menyertai proses ini," jelas Ridwan Kamil.
Sebagaimana penuturan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bahwasanya masyarakat diminta untuk tenang dan kondusif dalam menanggapi polemik Pondok Pesantren Al Zaytun ini.***
