Network
Menurutnya, semua individu yang dipilih secara demokrasi dalam hal ini kepala desa harus diawasi, dievaluasi dan dikritisi oleh lembaga seperti BPD. Tujuannya agar sasaran pembangunan desa lebih terarah.
"Saya dicoblos dan dipilih rakyat Jabar, yang mengawasinya DPRD Jabar. Termasuk di desa yang kepala desanya dicoblos oleh rakyat yang mengawasinya yaitu BPD yang setara hak dan kewajibannya seperti DPR," tutur Ridwan Kamil.
Baca Juga: BINGUNG PILIH TV Digital Layar LCD atau LED? Berikut Perbedaan dan Ulasannya
"Ke Pak Jokowi juga saya sudah sampaikan aspirasi itu secara informal. Yang pasti saya akan berjuang bersama PABPDSI agar demokrasi Indonesia menjadi paripurna sehingga pembangunan di Indonesia ini bisa lebih adil," katanya kembali.
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta BPD di seluruh Indonesia kompak dalam upaya memajukan, meningkatkan, dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.
"Saya titip anggota BPD di desa-desa se-Indonesia, yuk kita kompak gunakan sila keempat dalam merumuskan, mencari persamaan dan bermufakat," ujar suara Atalia itu.
Baca Juga: Berikut 15 Link Twibbon Hari Jomblo Sedunia, Yuk Ramaikan di Status Media Sosial yang Kamu Punya
Beberapa waktu lalu juga PABPDSI mengabarkan telah menemui Komisi II DPR menyampaikan aspirasinya agar BPD dijadikan sebagai lembaga DPR Desa.
PABPDSI terus secara intens menyuarakan perubahan status Badan Permusyawaratan Desa menjadi Lembaga DPR Desa. Paling tidak menjadi BPD tidak lagi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, tetapi sebagai Badan Perwakilan Desa.***
