Network
"Jika pendistribusian dibagikan di kantor kelurahan/desa, pendistribusian bisa per RW dengan jadwal dan meja petugas dapat diperbanyak untuk menghindari kerumunan," ucapnya.
Dodo juga mengatakan, penerima bansos harus difoto dengan kartu identitas. Jika penerima tidak bisa datang ke kantor kelurahan/desa, dapat diwakilkan dengan membawa kartu keluarga sebagai bukti.
Baca Juga: Gus Yaqut Jadi Menag, Gus Mus: Dia Sadar Bahwa Jabatan Itu Amanah dan Tanggung Jawab
Untuk memastikan protokol kesehatan pihaknya melakukan peninjauan ke sejumlah tempat.
"Komitmen kelurahan/desa, RW, dan RT, pun sangat dibutuhkan dalam pendistribusian banson tahap IV," katanya.
Adapun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI/Polri, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat, turut mengawasi dan mengamankan pendistribusian bansos tahap IV untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan.
Baca Juga: CCTV Perlihatkan Mobil Polisi Diserempet Hyundai sebelum Tabrak Pemotor hingga Tewas
Dodo menyatakan, Pemprov Jabar mengusung prinsip kehati-hatian dalam pendataan penerima bansos tahap IV dengan tujuan supaya tepat sasaran dan berkeadilan.
Pemprov Jabar juga intens berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mendata penerima bansos. Salah satunya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan keterlibatan sejumlah pihak, data penerima bansos semakin akurat.
Hal itu terlihat dalam persentase berhasil serah bansos tahap III yang nyaris 100 persen. Dari 1,9 juta KRTS penerima bansos, hanya sekitar 5.580 paket atau 0,3 persen yang gagal serah.
