Network
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pelindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp203,9 triliun, yang terdiri dari PKH Rp37,4 triliun dan sembako Rp43,6 triliun.
Kemudian bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.
Dia menuturkan jika tidak mengikutsertakan program diskon listrik, maka ada 81 persen rumah tangga miskin di Indonesia yang mendapat setidaknya satu bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Sampai Agustus, Pajak Baru Masuk 56,5 Persen
Oleh sebab itu, Febrio menyebutkan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun hingga kini telah terealisasi lebih dari 58 persen.
“Perlindungan sosial kita progresnya memang luar biasa dari Rp203 triliun sudah lebih dari 58 persen yang tercapai progresnya sehingga ini menjadi strategi yang harus terus kita lakukan,” tegasnya.
Meski demikian, Febrio memastikan pemerintah akan terus mendistribusikan stimulus perlindungan sosial secara merata termasuk kepada warga miskin yang belum mendapat bantuan.
Baca Juga: Antisipasi Kondisi Darurat, Indonesia Pinjam ke ADB Rp7,5 T
Hal ini dilakukan karena sumber dari krisis yaitu pandemi Covid-19 belum diketahui waktu berakhirnya serta vaksin yang diharapkan pada kuartal I 2021 telah tersedia juga memiliki risiko terkait jumlah dan pendistribusian kepada masyarakat.
“Persisnya adalah apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan paling tidak 40 persen termiskin ini benar-benar kita bisa jamin mereka agar tidak susah hidupnya,” katanya. ***
