PORTAL MAJALENGKA - Civil-20 memberikan respon terkait pertemuan Menteri Keuangan, Bank Sentral, dan negara-negara G20 (3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting).
Tax and Sustainable Finance Working Group (TSFWG) C20 yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil Indonesia dan negara-negara lainnya, dalam beberapa hal mendukung dilanjutkannya agenda-agenda reformasi perpajakan internasional baik yang diinisiasi oleh Indonesia maupun yang telah disepakati sebelumnya oleh negara-negara G20.
Namun terkait beberapa hal lain Civil-20 menyampaikan pandangan yang berbeda dan menyampaikan rekomendasi terkait dengan agenda-agenda yang sedang dibahas.
Baca Juga: Kisah Petani Wanita Asal Tutur Pasuruan Jadi Wirausahawan Sukses dengan Omzet Rp 50 Juta Per Bulan
Pada pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting, G20 membahas beberapa isu yakni dua pilar perpajakan internasional, forum inklusif untuk pendekatan mitigasi karbon, pajak dan pembangunan, transparansi pajak, serta implementasi proyek BEPS.
Terkait dengan agenda-agenda perpajakan, TSFWG C20 memberikan rekomendasi yakni:
Meminta G20 dan negara-negara lain untuk menyerukan pembentukan badan PBB tentang Pajak Global. Badan ini akan memiliki mandat internasional dan bukan hanya mewakili negara kaya, namun juga negara berkembang dan miskin untuk menerapkan aturan dan peraturan lintas batas dan lintas yurisdiksi.
"Ini akan menjadi forum global yang benar-benar inklusif, universal, dan demokratis yang memiliki legitimasi melalui peningkatan keterwakilan dan partisipasi negara berkembang dan negara," ujar Fiona Armintasari, Koordinator TSFWG C20, melalui rilis yang diterima Kamis 14 juli 2022.
Mengenai Pilar 1, TSFWG C20 mengusulkan pengurangan lingkup ambang batas (threshold) dari yang saat ini sebesar 20 miliar euro supaya lebih banyak lagi perusahaan multinasional yang masuk dalam skema Pilar 1 dan benefit yurisdiksi pasar menjadi lebih Berikutnya kami mengusulkan minimal 30% dari residual profit (seluruh laba diatas 10% dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar.
Selain itu, mengenai Pilar 2 (GloBE), mengusulkan tarif pajak minimum global untuk perusahaan multinasional ditetapkan pada kisaran 21-25%, bukan 15%.
Baca Juga: Ridwan Kamil bersama Gus Miftah Ziarahi Makam Mbah Moen
Berikutnya, mendesak perusahaan multinasional diwajibkan untuk mempublikasikan pelaporan negara per negara (CbCR) yang dapat diakses oleh publik untuk transparansi perpajakan yang lebih Selain itu, kami mendesak untuk menurunkan ambang batas kewajiban pelaporan CbCR yang pada saat ini sebesar 750 juta euro agar lebih banyak lagi perusahaan multinasional yang masuk dalam skema Pilar 2.
"Kami menegaskan kembali bahwa negara-negara G20 harus membiayai infrastruktur/ layanan publik melalui alternatif lain berupa pajak kekayaan yang juga berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan untuk mengurangi ketimpangan, melalui mekanisme tarif tetap pada nilai kekayaan diatas 10 juta,"ujarnya.
Dalam rekomendasi tersebut, menuntut OECD untuk menghapus beban pajak yang tidak adil pada perempuan dan mengadopsi perpajakan yang progresif, redistributif, dan setara gender –termasuk bentuk perpajakan baru atas modal dan kekayaan– dikombinasikan dengan pengurangan ketergantungan pada pajak konsumsi.
Baca Juga: FAKTA BARU, CCTV Dekat Rumah Irjen Ferdy Sambo Sempat Diganti, Kasus Tewasnya Brigadir J
Kemudian kami menuntut semua pemimpin G20 untuk menghapus bias gender dan diskriminasi dalam kebijakan pajak untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dinaikkan dan dibelanjakan dengan cara yang mempromosikan kesetaraan gender.
"Kami mendesak negara-negara untuk memastikan adanya mekanisme pajak karbon yang lebih transparan dan akuntabel. Terkait dengan rencana G20 dan OECD untuk membentuk Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approach, yang diharapkan mengulang keberhasilan model Inclusive Framework on BEPS, kami mendukungnya, namun pembuatan mekanisme pajak karbon yang benar-benar inklusif dan demokratis lebih mungkin dilakukan di bawah mekanisme." tandasnya.
Terkait dengan agenda-agenda keuangan berkelanjutan kami menuntut G20 dan OECD G20 dan negara-negara lain untuk mengadopsi prinsip inklusif dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dari kelompok sasaran di dalam desain dan pembuatan keputusan terkait instrumen keuangan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa instrumen keuangan berkelanjutan menjalankan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent/ FPIC).
Baca Juga: Kementan Gandeng Organisasi Kepemudaan Pastikan Regenerasi Petani Berjalan dengan Baik
Lebih lanjut mereka menuntut agar instrumen keuangan berkelanjutan tidak digunakan untuk membiayai sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) yang berdampak pada perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan berkontribusi terhadap hampir seperempat dari total emisi global, terlebih sektor AFOLU yang sangat rentan terhadap pengambilalihan dan penggunaan tanah secara sewenang-wenang.
"Kami mendesak untuk memastikan bahwa instrumen keuangan berkelanjutan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, uji tuntas dan verifikasi harus dilakukan dalam menilai kelayakan dari instrumen keuangan berkelanjutan untuk menghindari risiko atau dampak perubahan iklim, memicu deforestasi, hilangnya mata pencaharian, sumber daya alam, tanah, dan rumah, dan bahkan memicu kekerasan dan pelanggaran dari hak asasi,".
Baca Juga: Ridwan Kamil Tunaikan Qurban Sapi Atas Nama Eril di Palestina
"Kami mendesak G20 untuk memfasilitasi mekanisme restrukturisasi utang yang jelas dan tepat waktu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencakup semua kreditur untuk menyelesaikan krisis utang secara berkelanjutan jangka panjang untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kami juga mendesak G20 untuk mengajukan lebih banyak inisiatif pengurangan utang di luar Inisiatif Penangguhan Layanan Utang/DSSI, Kerangka Kerja Umum/CF, dan restrukturisasi inisiatif pengurangan utang IMF (misalnya penyaluran kembali Hak Penarikan Khusus/SDR)," tutupny.***