Network
Oleh : Sriyanti*
"Mencerdaskan kehidupan bangsa" itulah sepenggal kalimat yang tertulis dalam pembukaan UUD '45 serta merupakan cita-cita luhur bangsa ini. Apakah hal tersebut sudah tercapai saat ini?
Dilansir dari portalbandungtimur.com pada Jum'at, 11 Desember 2020. Bahwa sebanyak 100 siswa/siswi dari tingkat SD sampai SMA yang berprestasi, menerima bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah dari pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Desa Sukamaju Acep Handana beserta jajarannya, di Aula desa Sukamaju.
Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju dan 5 Wamen
Pembiayaan program tersebut, berasal dari alokasi dana desa tahun anggaran 2020. Acep Handana mengatakan karena keterbatasan biaya, pihaknya hanya mampu memberikan bantuan seadanya berupa seragam, tas dan alat tulis saja.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan biaya tersebut disebabkan karena pandemi, hingga anggaran menjadi terbagi dengan penanganan wabah.
Sebagaimana tertuang dalam UUD '45 yang merupakan asas bangsa ini, pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara.
Baca Juga: Robert Rene Alberts Desak PSSI Segera Beri Kepastian Kompetisi
Seharusnya hal tersebut bermakna bahwa, setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama, dalam pendidikan ataupun bantuan pendidikan dari pemerintah tanpa syarat apapun, termasuk pandai atau tidak.
Merupakan suatu kezaliman, ketika bantuan pendidikan hanya diberikan pada mereka yang berprestasi saja.
Bagaimana mungkin cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan bangsa akan terwujud, jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan pendidikan secara adil dan merata kepada rakyatnya.
Baca Juga: Polresta Cirebon Rekayasa Lalu Lintas Selama Libur Penghujung Tahun
Fakta di atas, merupakan salah satu contoh yang lumrah terjadi di dunia pendidikan. Hal ini akan menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Kemudahan mengakses pendidikan hanya akan didapat bagi mereka yang berprestasi saja, padahal anak yang belum berprestasi pun seharusnya lebih mendapat perhartian, agar mereka bisa lebih baik dan bisa berprestasi.
Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa, pemerintah tidak mampu menjalankan perannya dalam mengurus rakyat secara adil.
Baca Juga: Yaqut Cholil Quomas Tak Ingin Agama Dijadikan Alat Politik Menentang Pemerintah
Jika dicermati lebih dalam, mengapa pemerintah bisa mengambil kebijakan demikian? ini terjadi karena paradigma sekuler kapitalis yang diadopsi negeri ini telah mengakar, dan menjalar pada sistem pendidikan. Sistem ini hanya menjadikan materi atau manfaat sebagai tolak ukur.
Dalam sistem pendidikan kapitalis sebagaimana yang diadopsi negeri ini tujuan pendidikan tak ubahnya hanya untuk menghasilkan sumber daya manusia, yang bisa menggerakan mesin industri para korporasi.
Senyatanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengurus rakyat senantiasa memperhitungkan untung rugi.
Baca Juga: Sandiaga Uno Akan Terapkan Teknologi Big Data Garap Sektor Pariwisata
Dalam pandangan kapitalis, seseorang yang memiliki kecerdasan atau berprestasi dianggap lebih menguntungkan, karena kelak akan menghasilkan kinerja yang baik.
Sistem ini pula memberikan peluang pada para korporasi untuk ikut terlibat dalam dunia pendidikan.
Mereka masuk melalui pemberian beasiswa dan kerjasama, munculnya institusi-institusi pendidikan vokasi misalnya.
Baca Juga: Polisi Olah TKP Kasus Viral Penganiayaan Dokter di Rooftop Hotel Palmerah
Maka kurikulum pendidikan pun bisa dipesan sesuai kebutuhan mereka. Ini semua jauh dari tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu membentuk generasi yang sholeh. Apalagi mewujudkan peradaban gemilang.
Sementara itu, Islam mempunyai pandangan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar umat, yang pemenuhannya wajib ditanggung oleh negara, tanpa syarat apapun.
Asas dari sistem pendidikan Islam adalah akidah Islam, bertujuan untuk membentuk generasi yang bepribadian Islam, memiliki keimanan yang kuat serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Harus Dilakukan Inklusif
Negara akan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta pengajar yang berkualitas, secara gratis dan merata.
Anggaran yang digunakan berasal dari kas baitumal, yang salah satu pendapatannya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam.
Semua ini diberikan kepada umat dengan tanpa syarat berprestasi atau tidak, mereka memiliki hak yang sama. Ketika seseorang memiliki kecerdasan yang lebih itu merupakan karunia dari Allah yang patut disyukuri.
Baca Juga: Stop Bangun Pabrik Tekstil, Majalengka Cocok Untuk Industri Kering Atau High Tech
Dalam sistem Islam, pendidikan mutlak dikelola oleh negara tanpa campur tangan pihak luar, karena masalah terkait pendidikan merupakan hal yang penting menyangkut masa depan umat. Dengan pendidikan generasi emas pengisi peradaban akan tercetak.
Itulah gambaran kegemilangan sistem pendidikan dalam Islam. Terbukti selama kurang lebih 13 Abad lamanya ketika sistem ini diterapkan, melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang hasil karyanya dipakai rujukan sepanjang masa.
Umat pun terbebas dari kebodohan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Karena mereka diurus, dilindungi dengan sistem sempurna, yang datangnya dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur manusia. Allah Swt. Berfirman:
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Ucapkan Innalillahi wa Innailaihi Rajiun
“......Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.....” (TQS. al-Mujadalah 58 : 11)
Semua itu adalah keniscayaan, akan terulang kembali ketika Islam tegak di muka bumi dan negara ini mencampakkan sistem sekuler kapitalisnya. Hingga akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
*Penulis adalah Ibu Rumah Tangga
