Network
Seharusnya hal tersebut bermakna bahwa, setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama, dalam pendidikan ataupun bantuan pendidikan dari pemerintah tanpa syarat apapun, termasuk pandai atau tidak.
Merupakan suatu kezaliman, ketika bantuan pendidikan hanya diberikan pada mereka yang berprestasi saja.
Bagaimana mungkin cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan bangsa akan terwujud, jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan pendidikan secara adil dan merata kepada rakyatnya.
Baca Juga: Polresta Cirebon Rekayasa Lalu Lintas Selama Libur Penghujung Tahun
Fakta di atas, merupakan salah satu contoh yang lumrah terjadi di dunia pendidikan. Hal ini akan menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Kemudahan mengakses pendidikan hanya akan didapat bagi mereka yang berprestasi saja, padahal anak yang belum berprestasi pun seharusnya lebih mendapat perhartian, agar mereka bisa lebih baik dan bisa berprestasi.
Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa, pemerintah tidak mampu menjalankan perannya dalam mengurus rakyat secara adil.
Baca Juga: Yaqut Cholil Quomas Tak Ingin Agama Dijadikan Alat Politik Menentang Pemerintah
Jika dicermati lebih dalam, mengapa pemerintah bisa mengambil kebijakan demikian? ini terjadi karena paradigma sekuler kapitalis yang diadopsi negeri ini telah mengakar, dan menjalar pada sistem pendidikan. Sistem ini hanya menjadikan materi atau manfaat sebagai tolak ukur.
Dalam sistem pendidikan kapitalis sebagaimana yang diadopsi negeri ini tujuan pendidikan tak ubahnya hanya untuk menghasilkan sumber daya manusia, yang bisa menggerakan mesin industri para korporasi.
