Network
Neng Eem menilai hal ini merupakan persoalan klasik dan hampir selalu terjadi pda beberapa proyek strategis nasional lainnya.
Oleh karena itu dirinya mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi agar mendapatkan solusi terkait persoalan lahan yang menghambat proses pembangunan.
Baca Juga: Penurunan Spanduk Rizieq oleh Kodam Jaya Dapat Dukungan Polda Metro
"Jangan sampai persoalan lahan tersebut menjadikan keterlambatan pembangunan. Maka hal-hal yang menjadi hambatan tadi segera dicarikan solusi, tentu tidak mungkin kalau hanya pemerintahan saja perlu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat," katanya.
Ia menekankan diperlukan koordinasi antarkementerian lembaga perlu di tingkatkan untuk mempercepat konsinyasi, validasi, musyawarah dan eksekusi, baik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pengadilan terhadap permasalahan lahan yang bermasalah," imbuhnya.
Sebagaimana diwartakan, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat (Jabar) menilai investasi daerah salah satunya di Provinsi Jabar dapat menjadi salah satu kontributor yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga: Infrastuktur dan SDM Indonesia Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menawarkan alternatif skema kemitraan dan investasi dengan melibatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan kebutuhan infrastruktur,” kata Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto.
Alasannya, lanjut dia, selama tiga tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 5,4 persen atau lebih tinggi dari nasional berkisar 5,1 persen.***
