Network
PORTAL MAJALENGKA-Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti memberikan tanggapan terkait kebijakan investasi minuman keras dengan meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi Umat Islam.
Selain itu pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan aspek lainnya akibat dari adanya kebijakan investasi minuman keras tersebut seperti kesehatan, sosial serta moral bangsa.
Baca Juga: Tangani COVID-19, Ketua RT dan RW di Bogor Dapat Intensif Rp 6 Juta
Dia juga mengatakan kebijakan investasi minuman keras tersebut menuai banyak protes masyarakat dari berbagai kalangan karena berdampak negatif pada banyak hal.
"Arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam harus didengar," katanya di Jakarta, Senin.
Abdul Mu'ti menyampaikan hal tersebut saat menyikapi diterbitkannya Perpres Nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras.
Baca Juga: Bantuan Kuota Internet untuk Pelajar 2021 Dilanjutkan, Ini Rinciannya
Sebaiknya pemerintah, lanjut dia, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, sebab minuman keras juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan serta moral bangsa.
"Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan material, tapi juga menjaga dan membina moralitas masyarakat," katanya.
