Network
PORTAL MAJALENGKA - Pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksin Covid-19 gratis mencapai Rp54,44 triliun.
Biaya vaksin Covid-19 gratis berasal dari cadangan Rp18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp36,44 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah masih memiliki space seperti instruksi presiden untuk vaksin Covid-19 gratis.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Ancol Tutup Layanan Selama Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021
"Semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid-19 untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta, Senin 21 Desember 2021, dilansir dari Antara.
Menkeu menambahkan, pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator.
Adapun indikatornya, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.
Baca Juga: Laboratorium Anti-Doping akan Dibangun di Solo Mulai 2021, Jadi yang Pertama di Indonesia
Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.
“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” katanya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19.
Baca Juga: Polresta Cirebon Tangkap 28 Tersangka Kasus Narkoba
Jika efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.
Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.
Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi. Sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.
Baca Juga: KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Cirebon
Meski meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis. Namun Menkeu mendorong institusi tersebut tetap melakukan belanja, mendorong momentum pemulihan ekonomi.
“Itulah yang sedang kita terus kaji, dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN. Karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak dan wastegae-nya berapa, maka kami belum bisa menemukan angkanya hari ini,” imbuh Sri Mulyani.***
