Network
PORTAL MAJALENGKA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebutkan Jawa Barat satu-satunya provinsi di Jawa yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS, Wapres menyebut Provinsi Jawa Barat telat. Wapres menegaskan berulang bahwa kecuali Jawa Barat di Jawa belum memiliki KDEKS.
Terkait keterlambatan Jawa Barat tersebut, Wapres Ma' ruf Amin menghubungkannya dengan sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sibuk maju dalam kontestasi tahun depan.
Baca Juga: Wapres KH Ma’ruf Amin Perintahkan Menko Polhukam dan Menag Tindak Cepat soal Al Zaytun
"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf Amin dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu 30 Agustus 2023.
Lebih lanjut Ma:ruf menyebutkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS. Menurutnya Semua provinsi akan menyusul mungkin hanya satu atau dua yang tidak.
"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjelaskan bahwa KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Karena itu agar KNEKS itu bisa terhubung dengan daerah, maka menurut Ma'ruf gubernur wakil gubernur harus lebih dahulu mengadakan lembaga penggerak di daerahnya yakni KDEKS.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Imron Siap Mekarkan Cirebon Timur
Diharapkan dengan dibentuknya KDEKS akan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud.
Target tersebut akan bisa diraih dengan mengembangkan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah dan kegiatan usaha syariah, serta memperkuat infrastruktur ekosistem syariah.
KDEKS juga diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat. *
