Oleh: Tiktik Maysarah
Untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah kabupaten Bandung berupaya membuat kebijakan guna memudahkan masyarakat dalam peningkatan pemeriksaan virus Covid-19 dengan metode SWAB dan Rapid Antigen yang dilakukan secara mobile PCR.
Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan PCR di daerah kabupaten Bandung yang dalam pelaksanaanya bekerja sama dengan APDESI dan salah satu pilot projectnya di desa cipagalo kabupaten Bandung.
Saat ini pemerintah kabupaten Bandung telah menyiapkan 31 mobil PCR yang akan memberikan layanannya di 270 desa kabupaten Bandung dengan patokan harga yang lebih murah daripada Rumah Sakit swasta.
Karena dalam praktiknya PCR mobile bekerjasama dengan pemerintah pusat sehingga mendapatkan subsidi dalam pelaksanaanya.
Jika kita perhatikan dengan seksama, saat ini tingkat kematian akibat Covid-19 kian meningkat, pasien Covid-19 tak kunjung menurun, begitupun dengan orang yang divonis positif Covid-19 tanpa gejala sangatlah tinggi.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan test SWAB ataupun test antigen sama sekali tak akan membuat situasi membaik.
Namun bisa dipastikan kondisi akan semakin mencengkram, sebab test SWAB ataupun test antigen itu sendiri tak akan mengobati virus namun hanya sebagai alat deteksi virus.
Akibatnya orang yang terdeteksi virus akan merasa tertekan dan merasa kesehatannya terancam. Lalu yang menjadi pilihannya adalah isolasi mandiri, karena rumah sakit saat ini tak lagi mampu menampung pasien Covid-19.
Setelah 14 hari masa isolasi, orang yang positif Covid-19 disarankan untuk melakukan test ulang, biayapun kembali keluar sementara kondisi terhimpit beban ekonomi.
Baca Juga: Hari Ini Aktivis PMII Cirebon Salurkan Bantuan Hasil Penggalangan Dana bagi Korban Banjir
Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memberikan sarana dan prasarana kesehatan secara gratis terhadap masyarakat, memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam kesehatan masyarakat tanpa ada pungutan biaya apapun.
Nampak jelas jika kondisi pandemi ini telah dijadikan ajang bisnis bagi para kapitalis demi meraup keuntungan dibalik kesengsaraan masyarakat.
Berharap pada pemerintah yang menerapkan sistem kapitalis tak akan pernah mengeluarkan kita dari setiap permasalahan yang ada.
Baca Juga: Stasiun Kejaksan Cirebon Hadirkan Layanan Pemeriksaan GeNose Tarif Rp20 Ribu Mulai 15 Februari
Lalu mengapa kita tak menerapkan sistem Islam sebagai satu-satunya sistem yang bisa membawa kita kepada kebaikan?.
Dalam Islam, sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban yang harus dipenuhi negara. Begitupun dengan kesehatan masyarakatnya.
Termasuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai secara kualitas dan kuantitas, dana yang mencukupi, laboratorium diagnostik, SDM kesehatan, lembaga riset, dan industri alat kedokteran serta farmasi.
Tuntutan ini selaras dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki dalam negara Islam. Pandemi memang sudah terlanjur parah, namun tidak ada kata terlambat untuk menjadikan kondisi kembali membaik.
Hanya saja semua konsep shohih Islam hanya akan serasi dengan metode pelaksanaannya menurut Islam yakni Khilafah.
Sungguh tidak ada jalan lain kecuali dengan kembali kepada pangkuan kehidupan Islam, Khilafah 'alaaminhajin annubuwwah.
Wallahu'alam bisshawwab