Network
“Dalam hal ini, serupiahpun uang rakyat yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dia menegaskan, langkah KPK menelisik dugaan korupsi itu sejalan dengan kepentingan anggota DPRD DKI yang menggulirkan hak interpelasi kepada Anies.
Bedanya, KPK menelisik dugaan korupsi sementara anggota DPRD DKI mengawasi kerja Pemprov DKI Jakarta.
“Langkah KPK tersebut sejalan dengan kepentingan 33 anggota DPRD pengusul hak interpelasi. Bila KPK memproses pelanggaran hukum, kami di DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi untuk mengawasi kerja pemerintah daerah,” katanya.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen, KPK Panggil Anies Baswedan?
Dia menegaskan, dengan bergulirnya penyelidikan di KPK seolah mengonfirmasi langkah interpelasi yang diusung anggota fraksi PDIP dan PSI.
Dia mengatakan, interpelasi itu murni untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
“Dengan penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD DKI menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik,” ungkapnya. *
