PORTAL MAJALENGKA - Tahun 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki target realisasi investasi sebesar Rp866,1 triliun.
Target investasi tersebut jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Namun Pandemi Covid-19 yang melanda dunia awal 2020 berimbas pada banyak hal, termasuk laju investasi ke Tanah Air.
Namun, target tersebut nyatanya harus direvisi dua kali untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lambang Modernisasi Transportasi
Awalnya, BKPM membuat simulasi jika Covid-19 berakhir pada Mei 2020 maka target realisasi investasi dipatok Rp855,6 triliun.
Sayangnya, target tersebut kembali dipangkas menjadi Rp817,2 triliun karena pandemi yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir.
Dipangkasnya target realisasi investasi harus dimaklumi karena di tengah kondisi pandemi, investor tentu tidak ingin mengambil risiko menanamkan modal tanpa ada kepastian.
Dalam penelitian mengenai dampak pandemiterhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi akan menekan aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Baca Juga: Luhut Apresiasi Tembusnya Terowongan Proyek Kereta Cepat
UNCTAD bahkan memprediksi FDI global akan turun di kisaran 30-40 persen tahun ini.
Dengan tren tersebut, wajar jika kemudian Presiden Jokowi meminta menteri terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk tetap menjaga pertumbuhan realisasi investasi di Indonesia.
Menurut Kepala Negara, laju investasi menjadi penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Mengingat hal itu dapat menjadi daya dorong di tengah lesunya pertumbuhan konsumsi domestik.
BKPM sebagai lembaga yang mengurusi masuknya investasi di Tanah Air, tidak tinggal diam. Meski target realisasi investasi dipangkas, strategi menggenjot aliran modal masuk tidak kendur.
Baca Juga: Pemerintah Berharap Investasi Daihatsu Meningkat di Indonesia
Salah satu langkah yang dilakukan untuk tetap menggenjot realisasi investasi di tengah pandemi yakni merampungkan investasi mangkrak yang selama beberapa tahun terakhir tak kunjung selesai.
Sejak diangkat memimpin BKPM pada 2019, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menemukan ada Rp708 triliun investasi yang tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air.
Ratusan triliun investasi itu tidak kunjung terealisasi karena tiga masalah utama, yakni ego sektoral kementerian/lembaga, adanya tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga masalah tanah yang mahal.
Sepanjang 2020 tepatnya hingga November, BKPM berhasil mengeksekusi Rp474,9 triliun atau 67,1 persen dari total investasi mangkrak.
Baca Juga: Kenapa Harus Investasi di Jawa Barat, Ini Alasannya
Selain mengejar penyelesaian investasi mangkrak, strategi lain yakni mendorong masuknya relokasi investasi dari sejumlah negara ke Indonesia.
Untuk menggaet relokasi investasi, pemerintah menyiapkan lahan di Batang, Jawa Tengah, termasuk melakukan reformasi perizinan melalui pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pada Juli 2020, sudah ada satu perusahaan asal Taiwan PT Meiloon Technology Indonesia, yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik di Subang Jawa Barat.
Meiloon merelokasi investasinya dari Suzhou China ke Indonesia, senilai total 90 juta dolar AS.
Di sisi lain, ada 13 perusahaan lain yang memastikan diri akan merelokasi investasi senilai 6,9 miliar dolar AS dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 65 ribu orang.
Baca Juga: Iklim Investasi di Jawa Barat Perlu Didukung Tenaga Kerja Berkompetensi Tinggi
Sebanyak 15 perusahaan telah menyatakan komitmen investasi senilai 21,5 miliar dolar AS dengan estimasi penyerapan tenaga kerja hingga 61 ribu orang.
Selain itu, ada 124 perusahaan potensial yang akan merelokasi industry ke Indonesia dengan total investasi 41,4 miliar dolar AS dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 162 ribu orang.
Tidak sekadar menyelesaikan investasi mangkrak dan menggaet relokasi investasi, pemerintah juga terus berupaya mendorong masuknya investasi di sektor prioritas yang diharapkan bisa mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Sejumlah sektor prioritas yang dimaksud yakni kesehatan, hilirisasi mineral dan manufaktur.
Baca Juga: Investasi di Jabar Rp380 Triliun, WJIS 2020 Sumbang Rp256 Triliun
Selain untuk mendukung kemandirian di dalam negeri, investasi di sektor-sektor tersebut diyakini bisa mendukung penciptaan lapangan kerja di masa pandemi.
Jika dilihat secara rinci, realisasi investasi triwulan I 2020 mencapai 210,7 triliun karena belum secara langsung terdampak pandemi Covid-19 meski serangan virus sudah mewabah di banyak belahan dunia.
Kemudian pada triwulan II, dampak pandemi mulai sangat terasa di dalam negeri sehingga realisasi investasi turun 8,9 persen dari triwulan sebelumnya dengan perolehan Rp191,9 triliun.
Memasuki triwulan III, kondisi mulai berangsur membaik dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp 209,0 triliun atau tumbuh 8,9 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Baca Juga: Menteri Pertanian : Integrated Farming Model Pertanian Maju
Kendati naik turun, secara kumulatif realisasi investasi Januari - September 2020 mencapai Rp611,6 triliun atau 74,8 persen dari target realisasi investasi 2020 sebesar Rp817,2 triliun.
Bahlil Lahadalia optimis target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun akan tercapai meski target tersebut disebut-sebut terlampau optimistis.
Dia memastikan target yang telah direvisi dari sebelumnya Rp886,1 triliun itu telah melewati perhitungan matang.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: 28 Pengikut Habib Rizieq Langsung Digiring ke RS Wisma Atlet
Dia menegaskan belum ada investor yang membatalkan rencana investasi di Indonesia karena merebaknya Covid-19.
Kendati diakuinya arus investasi sedikit terganggu akibat pandemi, sejumlah investor masih tetap melanjutkan komitmennya untuk masuk ke Indonesia.
Menjelang akhir tahun, sejumlah menteri juga terus aktif menjaring investasi dari berbagai sumber. Pemerintah juga aktif mempromosikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diklaim akan memudahkan para investor menanamkan modalnya di Indonesia.
Baca Juga: Teroris Upik Lawanga Jualan Bebek di Lampung, Hasilnya Beli Rumah yang Ada Bunkernya
Meski terus kejar-kejaran dengan waktu untuk bisa meraih target realisasi investasi di tengah masa pandemi yang sulit ini, komitmen investasi yang didapat diharapkan dapat jadi modal untuk bisa direalisasikan di waktu mendatang guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. ***