PORTAL MAJALENGKA – Sedikitnya delapan provinsi mengalami kendala ketersediaan dan kapasitas rantai dingin (cold chain).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketersediaan dan kapasitas penyimpanan rantai dingin (cold chain) menjadi salah satu kendala distribusi vaksin Covid-19.
“Masalah rantai dingin (cold chain) menjadi hambatan proses vaksinasi. Baru 1,2 juta sudah tidak mampu, bagaimana kalau nanti kirim 17 juta dan 25 juta,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa 12 Januari 2021.
Baca Juga: Tempat Penyimpanan Vaksin Covid-19 di Cirebon Sudah Siap
Kementerian Kesehatan terus melakukan komunikasi dengan beberapa kepala daerah yang masih mengalami hambatan dalam menerima vaksin tersebut.
Provinsi yang masih terkendala menerima vaksin, antara lain Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Menurut Budi, Kementerian Kesehatan terus berkomunikasi dengan dinas kesehatan di provinsi tersebut.
Baca Juga: Seperti Rakyat Biasa, Begini Tahapan Presiden Jokowi Divaksin Covid-19
Kendala yang mereka alami adalah kapasitas penyimpanan rantai dingin yang belum cukup, sehingga baru bisa menerima sebagian vaksin yang direncanakan.
“Saya minta ke teman-teman untuk berkomunikasi dengan daerah terkait kapasitas rantai penyimpanan,” tuturnya.
Pemerintah merencanakan melakukan vaksinasi Covid-19 mulai Rabu 13 Januari 2021, diutamakan kepada para tenaga kesehatan.
Baca Juga: Detik-detik Presiden Jokowi Divaksin Covid-19 dengan Sinovac, Tak Ada Pendarahan
Presiden Joko Widodo menjadi salah satu orang yang pertama disuntik vaksin tersebut untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap vaksin tersebut.
Penggunaan vaksin Covid-19 produksi Sinovac China itu sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah resmi mengeluarkan fatwa halal dan Kementerian Agama mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin tersebut.
Baca Juga: Ini Kata Wamenag Setelah Menyerahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac ke Bio Farma
Anggota Komisi IX DPR Putih Sari meminta pemerintah mematangkan rencana pelaksanaan vaksin mulai dari kebutuhan, data, kesiapan sarana dan prasarana, hingga kesiapan tenaga kesehatan.
“Data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia menyebutkan tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi sekitar dua juta. Ditambah yang baru lulus bisa mencapai tiga juta. Sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta,” katanya. ***