Network
PORTAL MAJALENGKA - Tuntutan masyarakat agar aparat penegak hukum menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya secara konsisten tanpa dibebani kepentingan politik, terus disuarakan berbagai lapisan masyarakat.
Hal itu muncul setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan Jaksa Agung yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Nomor 6/PUU-XXII/2024.
Pasca lahirnya putusan MK tersebut, beberapa mulai muncul untuk mengisi jabatan Jaksa Agung RI yang akan menggantikan ST Burhanuddin, menyusul segera terbentuknya pemerintahan baru Prabowo Subianto.
Baca Juga: Persib Bandung Tutup BRI Liga 1 Indonesia sebagai sang Juara, Kalahkan Madura United Agregat 6-1
Putusan MK tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan karena jabatan Jaksa Agung RI bukanlah jabatan politik.
Dari sekian banyak nama tokoh calon Jaksa Agung yang sudah mencuat dan diusulkan beberapa organisasi adalah Dr Didi Tasidi, SH, MH yang saat ini menjabat Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia (HAPI).
Munculnya nama Dr Didi Tasidi tentu saja mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh jajaran pengurus HAPI dari tingkat pusat sampai daerah yang merupakan wadah berhimpunnya para pendekar hukum yang menginginkan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dan benar sesuai tujuan dan cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HAPI Kabupaten Majalengka, Lela Sri Nurlaela, SH.MH, mengatakan, DPC HAPI Kabupaten Majalengka termasuk yang sangat mendukung agar Ketua Umum DPP HAPI diangkat menjadi Jaksa Agung RI menggantikan ST Burhanuddin.
