KPU KABUPATEN MAJALENGKA Buka Pendaftaran PPS, Berikut Contoh Soal Latihan dan Jawaban Tes Tulis PPS

PORTAL MAJALENGKA - KPU Kabupaten Majalengka telah membuka pendaftaran Pantia Pemungutan Suara untuk Pemilu 2024.

Pendaftran PPS dibuka KPU Kabupaten Majalengka mulai tanggal 18 Desember 2022, dan akan ditutup pada 27 Desember 2022.

Setelah peserta calon PPS dinyatakan lolos administrasi, maka tahapan berikitnya adalah seleksi tes tulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Januari 2023.

Baca Juga: LUAR BIASA! Anak Bangsa Pimpin 90 Ahli Kesehatan di Asia, Amerika, dan Eropa, Ternyata Asli Majalengka

Dan berikut contoh soal tes tulis PPS lengkap dengan jawabannya, dilansir Portal Majalengka - Pikiran Rakyat dari berbagai sumber, sebagai berikut;

1. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada..

a. MPR dan Presiden
b. MPR dan DPR
c. DPR dan Presiden
d. DPR dan DPD
e. Presiden dan BPK

Jawaban : C

2. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat....

Baca Juga: Asal-usul Ikan Dewa, Benarkah Prajurit Pajajaran yang Dikutuk oleh Prabu Siliwangi, Simak Kisahnya!

a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi
b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi
c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi
d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi
e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi

Jawaban : B

3. PPK berkedudukan dimana?

a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Pendopo Kecamatan
d. Ibu kota Kecamatan
e. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban: D

4. Berapa lama masa kerja PPK?

a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
Jawaban : B

5. KPU Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggungjawab kepada siapa?

a. Presiden
b. DPR
c. BPK
d. BPKP
e. Bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jawaban :E

Baca Juga: MISTERI NABI KHIDIR yang Sering Datangi Para Wali, Benarkah Sang Nabi Cucu dari Raja Fir'aun?

6. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

a. 1 (satu) bulan
b. 2 (dua) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 4 (empat) bulan
e. 5 (lima) bulan
Jawaban : B

7. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?

a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.
Jawaban : A

Baca Juga: MANUNGGALING KAWULO GUSTI, Ajaran Syekh Siti Jenar Dianggap Berbahaya Oleh Sunan Gunung Jati dan Walisongo

8. Anggota PPK adalah sebanyak ....... orang berasal dari tokoh masyarakat yangmemenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?

a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang.
e. 7 (tujuh) orang
Jawaban : B

9. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali :

a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap:
b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
Jawaban : E

10. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

a. Panitia Pemungutan Kecamatan
b. Petugas Pemungutan Kecamatan
c. Panitia Pemilihan Kecamatan
d. Petugas Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban : C

Baca Juga: 300 TAHUN SILAM, Sosok Pemberani dari Majalengka Jadi Tokoh Perlawanan terhadap Penjajah Belanda

11. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?

a. Panitia Pemungutan Suara
b. Petugas Pemungutan Suara
c. Petugas Pemilihan Suara
d. Panitia Pemilihan Suara
e. Tidak ada jawaban yang benar.
Jawaban : A

Baca Juga: MISTERI RAJA KERA, Asal-usul Plangon Cirebon Berikut Keanehannya

12. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

a. PPS.
b. PPK.
c. KPU Kabupaten/Kota.
d. KPU Provinsi.
e. KPU.

Jawaban : A

13. Berapa lama masa kerja PPS?

a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Jawaban : B

14. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

a. 1 (satu) bulan
b. 2 (dua) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 4 (empat) bulan
e. 5 (lima) bulan
Jawaban B

15. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini, kecuali :

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPS;
c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
d. mengumumkan daftar pemilih;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jawaban : E

16. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?

a. Ketua KPPS.
b. Ketua PPS.
c. Ketua PPK.
d. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
e. Ketua KPU Provinsi.
Jawaban : B

17. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?

a. 5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
b. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara.
c. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
d. 5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
e. 7 (tujuh) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
Jawaban : C

18. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali :

a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS:
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS:
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jawaban : E

19. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :*
a. Memimpin kegiatan PPK.
b. Mengawasi kegiatan Panwascam.
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara
berkala,dengan manual, dan atau elektronik.
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jawaban : B

20. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali:

a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK.
b. Menerima pendaftaran calon PPK.
c. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK.
d. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK.
e. Melakukan wawancara calon anggota PPK.

Jawaban : D

21. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?

a. Pasal 51
b. Pasal 52
c. Pasal 71
d. Pasal 72
e. Pasal 81

Jawaban : D

22. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali:

a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

Jawaban : B

23. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah ....

a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
d. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu

Jawaban : A

24. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Paswascam?
a. 7-7/5-5/3-3
b. 7-7/5-5-3
c. 5-7/5-5/3-3
d. 55-5/3-3
e. 5-5-3-3
Jawaban : C

25. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh....

a. Dewan Kehormatan KPU
b. Dewan Kehormatan Bawaslu
c. Dewan Kode Etik KPU
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
e. Dewan Penegakan Etika Bawaslu

Jawaban : D

26. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut, kecuali ....

a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci

Jawaban : E

27. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ....

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban : C

28. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ....

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban : B

29. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ....

a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu
c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
e. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana.

Jawaban : E

30. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan..."

a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
e. Mengubah hasil penghitungan suara.

Jawaban : E

31. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?

a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
d. Hanya 1 (satu) orang.
e. 3 (tiga) orang.

Jawaban : D

32. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?

a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban : E

33. Siapa ketua DKPP pertama?

a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.
b. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., M.Hum.
c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., MS.
d. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.
e. Prof. Dr. Hafiz Azhary

Jawaban : A

34. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.

a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
c. menetapkan putusan.
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.

Jawaban : E

35. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?

a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu.
b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik.
c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik.
d. KPU dan Bawaslu.
e. KPU, Bawaslu dan Tim Kampanye
Jawaban : D

36. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

a. Bawaslu
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal KPU

Jawaban : E

37. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?0
a. KPU setingkat di atasnya.
b. DKPP.
c. Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
d. Gubernur atau Bupati/Walikota
e. Pimpinan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Jawaban : A

38. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?

a. KPU
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal Bawaslu

Jawaban : E

39. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh.....

a. KPU RI
b. Bawaslu
c. DKPP
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Agung

Jawaban : C

40. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah..

a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi 
c. Panwaslu Provinsi
d. Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Jawaban b dan c benar

Jawaban : B

41. Panwaslu Desa/Kelurahan di bentuk oleh ....
a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Panwaslu Kecamatan
e. Kepala Desa/Lurah

Jawaban : C

42. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh....

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi

Jawaban : D

43. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPSmerupakan tugas dari..

a. KPPS
b. PPK
c. KPU Kabupaten Kota
d. Panwaslu kecamatan
e. Semua jawaban salah

Jawaban : A

44. Anggota KPPSLN paling sedikit.... orang dan paling banyak....orang

a. 3 dan 5
b. 3 dan 6
c. 3 dan 7
d. 4 dan 7
e. 5 dan 7

Jawaban : C

45. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepadaDPR dibentuk oleh .....

a. DKPP
b. Menteri Dalam Negeri
c. Presiden
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan d benar

Jawaban : C

46. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada...

a. Rapat pleno
b. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
c. Presiden
d. Menteri Dalam Negeri
e. Stakeholder

Jawaban : A

47. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan .....

a. DPR
b. Pemerintah
c. DKPP
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan b benar

Jawaban: E

48. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus berpendidikan paling rendah....

a. SMA atau sederajat
b. DIII/DIV
c. S1
d. S2
e. S3

Jawaban : A

45. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali.....

a. Warga Negara Indonesia
b. Tidak menjadi anggota partai politik
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

Jawaban : C

50. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah .....

a. 10 orang
b. 11 orang
c. 12 orang
d. 13 orang
e. 15 orang

Jawaban : B

Itulah beberapa contoh soal tes tulis PPK untuk Pemilu 2024, seyogyanya bagi yang berminat untuk menjadi anggota PPK harus berlatih dari sekarang. Karena dalam waktu dekat KPU akan segera membuka pendaftaran untuk calon anggota PPK.Semoga bermanfaat.***