Kemenag Tegaskan Travel Haji dengan Selain Visa Resmi Akan Dikenakan Sanksi

- 6 Juni 2024, 17:45 WIB
Aktivitas pada salah satu booth travel haji dan umrah. Kemenag siapkan sanksi travel haji yang tawarkan ibadah haji tanpa bisa resmi.
Aktivitas pada salah satu booth travel haji dan umrah. Kemenag siapkan sanksi travel haji yang tawarkan ibadah haji tanpa bisa resmi. /Pikiran Rakyat/Satira Yudatama/

PORTAL MAJALENGKA - Banyaknya pelanggaran warga negara Indonesia (WNI) yang terjadi di Arab Saudi berkenaan penegakan aturan musim haji 1445 H/2024, membuat Kementerian Agama (Kemenag) RI dengan tegas melarang biro perjalanan atau travel haji yang menawarkan paket haji dengan selain visa resmi haji.

Kementerian Agama (Kemenag) RI bakal memberikan sanksi tegas kepada biro perjalanan atau travel haji yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa menggunakan visa resmi untuk haji.
 
Penegasan sanksi terhadap biro perjalanan atau travel haji yang menyediakan visa selain visa resmi haji disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: 34 dari 37 WNI Pemegang Visa Non Haji yang Ditangkap di Arab Saudi Dipulangkan, 3 Orang Jalani Proses Hukum

"Kita akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas atau yan akrab disapa Gus Men dikutip Portal Majalengka dari Antara.

Yaqut juga mengingatkan jika dirinya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1445 H /2024 akan menindak tegas jemaah haji yang menggunakan selain visa resmi haji.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji," lanjutnya.

Sebenarnya aturan terkait visa haji ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Disebutkan dam Pasal 18 UU PIHU bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu harusnya pelanggaran terkait masalah visa haji pada musim haji 1445 H /2024 tidak perlu terjadi. Menurut Gus men, jika diluar itu dilakukan maka pasti akan bermasalah.

Halaman:

Editor: Ayi Abdullah

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah